Sah! APBN 2027 Dipatok Rp 4.106 Triliun, DPR dan Pemerintah Kejar Target Ekonomi Tumbuh 6 Persen
astakom.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang.
Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/09/2026), usai Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh peserta sidang.
Dalam APBN 2027 yang baru disahkan, belanja negara disepakati mencapai Rp 4.106,26 triliun, sedangkan pendapatan negara dipatok pada angka Rp 3.435,10 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% sangat krusial untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional sekaligus mendorong sektor konsumsi dan produksi.
"Target 6% ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita," ujar Said di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara agar tidak melulu bergantung pada pinjaman.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor," tegasnya.
Asumsi Makro dan Target Kesejahteraan
Untuk menopang postur anggaran tersebut, DPR dan pemerintah menyetujui sejumlah indikator asumsi dasar ekonomi makro 2027:
- Pertumbuhan Ekonomi: 6%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai Tukar: Rp 17.500 per dolar AS
- Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9%
- Harga Minyak Mentah (ICP): US$ 75 per barel
- Lifting Minyak & Gas: 612.500 barel/hari (minyak) dan 954.000 barel setara minyak/hari (gas)
Lewat APBN 2027, pemerintah membidik penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6%–6,5%, kemiskinan ekstrem di level 0%–0,5%, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,3%–4,87%. Alokasi anggaran ini diproyeksikan mampu menyerap 2,57 juta hingga 3,49 juta tenaga kerja baru.
Pembenahan Subsidi dan Dukungan Anggaran Daerah
Di sektor energi, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi dengan membenahi akurasi data penerima. Said meluruskan bahwa penyesuaian alokasi subsidi, termasuk LPG 3 kg, dilakukan bukan untuk mengurangi hak masyarakat miskin.
"Penurunan angka subsidi terjadi karena adanya pembenahan data penerima agar lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran negara," terang Said.
Sementara itu untuk pemerintah daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp 23 triliun khusus guna menanggung gaji serta honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kesehatan.
Pemerintah dan DPR juga menunda aturan mandatory spending terkait batas maksimal belanja pegawai (30%) serta batas minimal belanja infrastruktur (40%) agar daerah memiliki fleksibilitas fiskal. Selain itu, percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) bakal didorong melalui operator investasi pemerintah untuk menopang pembangunan infrastruktur daerah. (RaM)
Gen Z Takeaway
DPR resmi ketok palu buat mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106 triliun demi ngejar target pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus ngebuka sampai 3,49 juta lapangan kerja baru. Nggak cuma fokus perbesar "kue ekonomi", anggaran ini juga siap nanggung gaji PPPK guru dan nakes di daerah senilai Rp 23 triliun, sambil merapikan data penerima subsidi energi biar lebih tepat sasaran tanpa memangkas hak warga kurang mampu, sebagaimana ditegaskan Ketua Banggar DPR Said Abdullah bahwa setiap rupiah yang keluar wajib banget punya impact nyata dan bisa diukur.
