Bakom: Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Internasional Demi Kepentingan Nasional
astakom.com, Jakarta — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, dipastikan bukan sekadar showing up atau sekadar memenuhi undangan resmi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa diplomasi ini memiliki agenda yang sangat jelas dan terarah.
Momentum perluas kerja sama
Menurut Qodari, Presiden Prabowo memanfaatkan perhelatan internasional tersebut sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperluas circle kerja sama dengan sesama anggota BRICS.
Langkah ini diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di tanah air, khususnya dalam pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS untuk mempererat kolaborasi strategis di berbagai bidang.
"Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan," ujar Qodari dalam keterangan resminya, dikonfirmasi astakom.com, Selasa (15/9/2026).
Tegaskan sikap kuat Indonesia
Pada sesi tertutup KTT yang berlangsung Sabtu (12/9/2026), Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.
Menurutnya, fondasi kemandirian bangsa harus dibangun dari dalam negeri, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, jaminan ketahanan energi, penyediaan pendidikan berkualitas, hingga pembukaan akses kemakmuran bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk saling membantu demi mencapai kemakmuran bersama.
Ia menekankan bahwa posisi Indonesia tetap sejajar dengan negara lain dalam membangun kerja sama untuk mendorong tatanan dunia yang lebih adil dan setara, dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional.
Qodari menjelaskan bahwa movement ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yaitu membangun kerja sama internasional berdasarkan asas saling percaya dan tumbuh bersama tanpa harus memihak atau bergantung pada poros tertentu. Kunjungan ini juga dipastikan telah sesuai dengan amanat konstitusi.
"Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri," tambah dia.
Demi memperkuat ketahanan nasional
Langkah Indonesia menjajaki kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara anggota BRICS dinilai sangat relevan di tengah situasi global yang makin kompleks serta maraknya proteksionisme ekonomi.
Sebagai informasi, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Jika digabungkan, total populasi negara-negara anggota BRICS mencakup hampir separuh dari penduduk dunia.
Hal ini memberikan Indonesia akses ke jaringan ekonomi yang sangat besar dan beragam, yang menjadi modal penting untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.
"Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi," imbuh dia.
Diplomasi luar negeri dan dalam negeri
Qodari menekankan bahwa padatnya agenda diplomasi internasional tersebut tidak mengalihkan perhatian Presiden Prabowo dari urusan dalam negeri.
Diplomasi diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk menjawab persoalan riil masyarakat, seperti pemerataan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
Oleh sebab itu, agenda diplomasi luar negeri dan urusan domestik merupakan dua hal yang saling melengkapi.
Pemerintah berkomitmen untuk mengawal realisasi dari setiap kesepakatan yang terjalin dalam KTT BRICS agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Bagi pemerintah, indikator utama keberhasilan diplomasi adalah seberapa besar dampak positif yang berhasil dibawa pulang ke dalam negeri.
"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," tutup Qodari.
Gen Z Takeaway
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2026 bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi bagian dari strategi Indonesia memperluas mitra ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Kerja sama ini diarahkan agar berdampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan, dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
