DPR-Pemerintah Gelar Rakor Pembentukan Satgas Mitigasi PHK: Perkuat Antisipasi Ancaman Layoff
astakom.com, Jakarta — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad resmi memfasilitasi rapat koordinasi untuk ngebentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, kepolisian, dan penasihat khusus presiden, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin (26/06/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat karena ancaman PHK di berbagai sektor industri makin nyata dan berpotensi bikin puluhan ribu pekerja kena dampaknya.
“Kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja," ungkap Dasco kepada wartawan saat konferensi pers.
Pertemuan krusial ini menjadi bukti kalau seluruh stakeholders gak mau tinggal diam melihat badai ekonomi yang lagi mengintai.
Kolaborasi epic lintas lembaga
Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini adalah hal yang mandatory banget.
Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut, koordinasi ini dibikin biar pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja bisa satu frekuensi dan gak clueless dalam menghadapi lonjakan isu PHK.
Dalam konferensi persnya, Dasco juga memastikan kalau komunikasi intens antara DPR dan pemerintah bakalan terus berlanjut demi menjamin strategi mitigasi ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh (Wakil Ketua DPR RI) Pak Cucun Samsurijal," jelas Dasco.
Urgensi pembentukan Satgas
Urgensi pembentukan Satgas ini emang gak bisa ditunda lagi karena kondisi dunia usaha saat ini lagi core banget tekanannya, alias lagi gak baik-baik saja.
Gak tanggung-tanggung, sekitar 55 ribu buruh terancam layoff akibat lonjakan harga gas industri yang meroket dari sekitar 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU.
Situasi red flag ini dikhawatirkan gak cuma menghantam industri keramik, tapi juga punya efek domino yang bakal merembet ke sektor tekstil serta industri padat karya lainnya.
Mensesneg jadi Ketua Satgas PHK
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, menjelaskan bahwa wadah ini bakal jadi tempat koordinasi yang solid antara kementerian, serikat pekerja, hingga aparat penegak hukum.
Dalam blueprint kerjanya, Satgas ini bertugas memetakan perusahaan mana aja yang masuk radar berpotensi melakukan PHK. Gak cuma itu, mereka juga bakal nge-spill dan menganalisis akar masalahnya, mulai dari problem pasokan energi, penurunan demand pasar, sampai konflik internal manajemen internal perusahaan.
"Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK," ujar Prasetyo.
Lewat pergerakan Satgas yang proaktif ini, DPR berharap penanganan masalah ketenagakerjaan di Indonesia bisa berubah haluan dari yang tadinya reaktif menjadi preventif.
Jadi, penyelesaian masalah gak perlu nunggu sampai ada gelombang PHK massal dulu baru heboh, melainkan langsung fokus pada pencegahan dan penyelamatan lapangan kerja sejak dini. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan bahwa menghadapi ancaman gelombang pemutusan kerja butuh langkah preventif, bukan sekadar reaksi setelah masalah terjadi. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja diharapkan mampu menjaga stabilitas dunia kerja sekaligus melindungi lapangan pekerjaan di tengah tantangan ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
