Mahfud MD Puji Prabowo Soal Kader Gerindra Kena OTT, Presiden di WEF: Saya Bertekad Tegakkan Hukum!
astakom.com, Jakarta — Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengapresiasi sikap pemerintah yang dinilainya tidak mencampuri proses kerja KPK saat menggelar operasi tangkap tangan terhadap dua kepala daerah.
Terlebih lagi, kepala daerah yang kena OTT KPK itu salah satunya juga merupakan kader Partai Gerindra yang Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto, yakni Bupati Pati, Sudewo.
"Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus, biarkan aja, apalagi ditambah dua orang ini Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya," ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official oleh redaksi astakom.com, Jumat (23/1/2026).
Dalam tanggapannya, Mahfud pun menghargai dan memuji sikap pemerintah karena ketegasannya secara konkret memberantas berbagai macam praktik korupsi atau mencuri uang negara.
Puji komitmen Prabowo berantas korupsi
Mahfud lantas mengatakan, mudah saja bagi Prabowo jika memang ingin melindungi kadernya itu, tetapi nyatanya tidak dilakukan oleh Presiden.
"Kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden, halangi gitu. Tapi oleh Presiden biarin aja dan bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra," katanya.
"Ganti orang Gerindra yang lain meskipun mungkin jabatannya bukan bupati, tetapi misalnya ketua DPC-nya, ketua DPW-nya, ambil yang bagus-bagus. Ini kesempatan Gerindra menghimpun dukungan simpati dari masyarakat, 'Oh iya, Gerindra gak ikut campur lho', gitu," tambah Mahfud.
Mahfud juga merasa hormat karena Prabowo tidak marah imbas dua kadernya kena OTT KPK sekaligus.
"Saya saya berharap presiden juga akan terus seperti ini, biarin, meskipun anak buah saya ya nggak ada urusan, ambil aja kalau korupsi," tegas Mahfud.
Komitmen Prabowo berantas korupsi di forum internasional
Sebelumnya, Prabowo berpidato World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, kemarin (22/1/2026) waktu setempat. Dalam pidatonya, Prabowo bercerita terkait upaya seriusnya dalam memberantas korupsi.
"Saya bertekad di bawah pemerintahan saya untuk memastikan penegakan hukum. Penegakan hukum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi apa pun," ujar Prabowo di depan para pemimpin dunia.
"Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tambah Prabowo dengan tegas.World Economic Forum 2026 di Davos sendiri dihadiri para kepala negara, pemimpin pemerintahan, serta tokoh ekonomi global, dan menjadi panggung internasional pertama bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global.
