Menhan Temukan Kawasan Ilegal, Bandara IMIP Morowali Diduga tanpa Otoritas Negara
astakom.com, Jakarta - Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama dua hari pada 19-20 November 2025 lalu di Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) memunculkan temuan isu Bandara Ilegal yang berada di Morowali.
Ketidak hadiranya toritas negara dalam pengelolaan bandara di kawasan Industri Morowali tersebutu sontak ramai di perbincangkan di media sosial. Sebelumnya Sjafrie mengatakan ada bandara di Indonesia yang tak memiliki perangkat negara sama sekali.
Keberadaan bandara itu membuat kedaulatan ekonomi RI menjadi rawan.
Hal itu disampaikan Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11/2025).
Muncul potongan video di media sosial, peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap serangkaian temuan mengejutkan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Edna menilai persoalan ini bukan isu baru, melainkan bagian dari ‘kebocoran’ sektor tambang yang sudah disorot sejak pilpres 2014.
“Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” ujar Edna.
Prabowo Perintahkan TNI Gelar Latihan untuk Ungkap Kawasan Ilegal
Ia juga menjelaskan, belakangan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali.
Redaksi astakom.com telah menerbitkan laporan mengenai penertiban tambang oleh Kemhan di Bangka Belitung. Sjafrie menekankan, setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan untuk melindungi kekayaan Indonesia.
Edna menyebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan TNI di Morowali mengonfirmasi tidak adanya bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut.
“Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkap Edna.
“Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara,” tambah Edna.
Latihan TNI di Morowali, kata dia, merupakan latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan sandi perebutan pangkalan udara. Namun yang lebih penting adalah pesan Menhan. Ia menilai pernyataan Menhan bukan hal sepele.
“Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk,” ujarnya.
Bandara IMIP Beroperasi Sejak Diresmikan Jokowi Tahun 2019
Edna menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019.
“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan,” tegasnya.
Ia mendesak publik ikut mengawal proses setelah Menhan berjanji melapor kepada Presiden Prabowo.
“Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” papar Edna.
Ia menambahkan, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memberi izin bandara sejak awal. Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara.
“Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” tutupnya. (aLf/ aSP)
Gen Z Takeaway
Isu bandara IMIP di Morowali jadi sorotan karena disebut beroperasi tanpa bea cukai, imigrasi, atau otoritas negara, sampai dianggap kayak “negara dalam negara.” Menhan Sjafrie dan peneliti ISDS menilai ini bagian dari kebocoran sektor tambang yang sudah lama diperingatkan. Prabowo pun minta TNI turun latihan di kawasan tambang ilegal buat buka akses dan cek pelanggaran. Publik diminta ikut kawal biar kedaulatan ekonomi dan pengawasan udara nggak lagi kecolongan.
