BPS terus mengoptimalkan DTSEN agar bansos makin tepat sasaran, dengan pemutakhiran data tiap tiga bulan dan kanal koreksi bagi masyarakat.
BPS pertimbangkan data pajak untuk pemutakhiran DTSEN agar pemetaan kesejahteraan dan penyaluran bansos makin akurat.
Purbaya mau uji ratusan sampel DTSEN setelah muncul anomali desil. Jika banyak meleset, BPS bakal didorong evaluasi metodologi data.
Pemerintah perbarui DTSEN dan Desil agar bansos lebih tepat sasaran. Desil bukan vonis, karena data bisa dikoreksi sesuai kondisi masyarakat.
BPS tegaskan 64,2% versi Bank Dunia dan 8,07% versi BPS beda standar. Jadi, jangan bandingkan mentah-mentah karena tujuan pengukurannya berbeda.
Bank Dunia catat 64,2% penduduk RI di bawah standar kemiskinan USD8,30 PPP, tapi BPS tegaskan angkanya tak bisa dibandingkan langsung dengan 8,07%.
BPS tegaskan DTSEN bukan data bermasalah. Perubahan desil terjadi karena pemutakhiran data agar kondisi sosial ekonomi warga tetap sesuai fakta.
BPS tegaskan desil DTSEN adalah ranking kesejahteraan relatif, bukan patokan tunggal ekonomi atau daftar tetap penerima bansos.
Literasi keuangan RI naik jadi 69,57% pada 2026, sementara inklusi tembus 93,61%. Menariknya, literasi desa ngegas 4,55 poin persentase.
BPS catat kemiskinan RI turun jadi 8,07% per Maret 2026. Meski begitu, ketimpangan kota-desa masih jadi PR karena kondisi warga miskin di desa belum membaik.
