OJK Tindak 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Denda Administratif Tembus Rp3,71 Miliar
astakom.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.
Langkah tegas ini hadir sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan perlindungan kepada investor.
Dalam penanganan kali ini, pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham.
Praktik-praktik yang bikin kondisi pasar jadi red flag seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merugikan banyak pihak.
10 penanganan kasus
Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo mengatakan terhadap pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
"Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar," katanya dikutip astakom.com pada Sabtu (21/11/2026).
Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Perlu dicatat juga bahwa nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya.
Komitmen OJK dalam memperkuat integritas
OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas, manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertahankan oleh pelanggar, dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan pasar modal dipenuhi secara efektif.
Pengenaan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap para pihak dalam 10 kasus tersebut merupakan wujud nyata komitmen OJK untuk memperkuat integritas pasar modal melalui penegakan hukum yang konsisten, objektif, dan terukur.
OJK menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Perintah pengembalian keuntungan
Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Khusus terhadap praktik manipulasi perdagangan saham, OJK menegaskan bahwa tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.
"OJK juga menegaskan bahwa emiten dan pengurus perusahaan wajib memastikan keterbukaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya. Kepatuhan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan pelindungan kepentingan pemegang saham," katanya.
OJK terus tingkatkan pengawasan transaksi efek
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait buat mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik-praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.
OJK menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dikenakan, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, serta dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar.
Melalui langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, berdaya saing, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada investor. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
OJK makin serius beresin pasar modal dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran. Mulai dari manipulasi perdagangan saham, pelanggaran keterbukaan informasi, sampai ketidakpatuhan laporan keuangan, semuanya ditindak sesuai tingkat pelanggarannya. Total keuntungan tidak sah dari tiga kasus manipulasi saham yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp23,77 miliar, ditambah denda administratif sebesar Rp3,71 miliar. Langkah ini jadi sinyal tegas bahwa praktik manipulasi dan pelanggaran aturan nggak bisa lagi dianggap sepele, karena transparansi dan kepercayaan investor merupakan fondasi penting pasar modal yang sehat.









