19.000 Lebih Kanal YouTube Ditutup, Komdigi Minta Google Jelaskan Prosesnya
astakom.com, Techno – Penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah ingin mengetahui lebih jauh bagaimana ribuan kanal tersebut terdeteksi, dikategorikan, hingga akhirnya ditindak oleh Google melalui platform YouTube.
Melansir keterangan resmi Komdigi yang dikutip pada Jumat, (20/11/2026), permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis, (19/11/2026). Dalam pertemuan itu, Google mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober belum dilengkapi penjelasan pendukung yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Karena itu, Komdigi meminta Google memberikan penjelasan tertulis beserta contoh mengenai metode pendeteksian, parameter penindakan, proses peninjauan, hingga tingkat akurasi yang digunakan. Pemerintah ingin memastikan dasar penindakan terhadap ribuan kanal tersebut dapat dipahami secara lebih terbuka dan terukur.
Komdigi pertanyakan metode penindakan Google
Komdigi menilai laporan Google masih menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama terkait cara platform mengidentifikasi jaringan akun yang dikategorikan terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Penjelasan yang diminta mencakup metodologi pendeteksian, tahapan peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, hingga tingkat kesalahan deteksi. Dasar pemberian label atau kategori terhadap topik konten yang ditindak juga menjadi bagian dari perhatian kementerian.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini.
Dalam pertemuan tersebut, Google menyebut kebijakan spam di YouTube sebagai dasar penindakan terhadap akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Namun, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa mereka perlu berkoordinasi lebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin keamanan tersebut.
Komdigi juga meminta penjelasan awal mengenai kemampuan Google dalam mengidentifikasi asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau negara lain.
Google diminta perluas deteksi judi online
Pembahasan antara Komdigi dan Google tidak hanya berfokus pada penutupan ribuan kanal. Kementerian juga mendorong agar kemampuan pendeteksian jaringan akun terkoordinasi dapat dimanfaatkan untuk menangani persoalan lain di ruang digital.
Salah satu yang disoroti adalah aktivitas akun yang secara bersama-sama mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi. Komdigi ingin kemampuan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tersebut turut diarahkan pada penanganan aktivitas digital yang melanggar aturan.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” ujar Mediodecci.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah agar platform digital lebih optimal dalam mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat.
Google catat 19.372 kanal ditutup
Sebelumnya, Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026 mencatat penindakan terhadap 19.372 kanal YouTube dalam investigasi operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia selama Juli hingga September 2026.
Jumlah tersebut terbagi dalam tiga periode, yakni 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September 2026.
Google menjelaskan bahwa jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya. Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus menyebarkan konten yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Dalam laporannya, Google menggunakan istilah coordinated influence operations atau operasi pengaruh terkoordinasi untuk menjelaskan aktivitas jaringan tersebut. Laporan itu tidak mengungkap identitas pengelola maupun pihak yang mendanai kanal-kanal yang ditindak.
Perkembangan ini membuat transparansi moderasi konten menjadi perhatian penting. Penjelasan mengenai metode pendeteksian, dasar penindakan, dan akurasi sistem diperlukan agar upaya menangani aktivitas manipulatif di ruang digital tetap berjalan secara akuntabel. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Penutupan ribuan kanal digital bukan cuma soal menghapus akun yang dianggap bermasalah. Ada proses pendeteksian, penilaian, hingga peninjauan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Dengan begitu, pemberantasan manipulasi informasi di internet bisa berjalan lebih transparan dan adil tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah.









