Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
astakom.com, Jakarta — Polri menangani 207 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, tepatnya pada 13–19 November 2026. Dalam operasi melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dan 510 korban diselamatkan.
Penanganan ini dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres di seluruh Indonesia.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Fokusnya adalah memperkuat penegakan hukum terhadap TPPO dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan," ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
510 korban TPPO, perempuan dan anak jadi perhatian
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari 510 korban yang terdata, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Jika dilihat berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul.
Hasil penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Polri juga masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik TPPO.
Adapun modus yang ditemukan selama operasi didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen. Berikutnya, eksploitasi seksual terhadap orang dewasa mencapai 38 persen.
Modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan untuk dijadikan tentara bayaran.
Perkuat edukasi hingga pemulangan korban
Tidak hanya berfokus pada penindakan, Polri turut memperluas pencegahan melalui program Rise and Speak. Sepanjang periode tersebut, sebanyak 279 kegiatan edukasi telah digelar dengan melibatkan 47.550 peserta.
Kegiatan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga di wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan TPPO.
Dari sisi perlindungan, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama 13–19 November 2026.
Penanganan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Langkah tersebut ditujukan agar para korban bisa kembali menjalani kehidupan dengan aman sekaligus mencegah mereka kembali terjerat dalam jaringan perdagangan orang.
"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," jelas Nurul.
Polri dalami kasus Almisri dan perkara Bupati Kupang
Dalam kesempatan yang sama, Nurul turut menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice.
Hingga kini, upaya penelusuran informasi mengenai keberadaan Almisri masih terus dilakukan.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal proses penanganan.
Nurul juga menepis informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan perdamaian dalam perkara tersebut.
"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional," tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak yang disampaikan merupakan hasil kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia.
Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan serta kondisi terbaru para korban.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menjelaskan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia.
Para korban diketahui berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, informasi mengenai keberangkatan warga Indonesia ke Ukraina masih perlu didalami karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani dan tercatat dalam data tersebut.
Masyarakat diminta waspadai tawaran kerja bodong
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama jika identitas perusahaan dan prosedur pemberangkatannya tidak jelas.
Masyarakat diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta memastikan seluruh dokumen pemberangkatan telah sesuai ketentuan. Selain itu, dokumen pribadi maupun paspor tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Melalui KRYD, Polri menegaskan upaya pemberantasan TPPO akan terus diperkuat melalui penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang bukan sekadar dilihat dari banyaknya tersangka yang ditangkap. Lebih dari itu, upaya ini harus mampu menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perdagangan orang. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Polri menangani 207 kasus TPPO selama 13–19 November 2026 dengan mengamankan 238 tersangka dan menyelamatkan 510 korban. Selain memperkuat penegakan hukum, Polri mengintensifkan edukasi, pemulangan, serta pendampingan korban untuk memutus jaringan perdagangan orang dan mencegah masyarakat terjerat modus perekrutan ilegal.








