Bareskrim Polri Tunda Gelar Perkara Dugaan Makar Pekan Depan
astakom.com, Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menunda ekspose atau pemaparan perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Agenda tersebut dijadwalkan kembali pada pekan depan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Susatyo belum mengungkap alasan penundaan tersebut. Sebelumnya, ekspose bersama jaksa direncanakan setelah penyidik menggelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, gelar perkara internal dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dalam agenda tersebut, penyidik turut melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, serta Komisi Kepolisian Nasional.
Penyidik dalami tiga unsur dugaan makar
Dalam gelar perkara, penyidik memusatkan perhatian pada tiga aspek, yaitu pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan yang mengarah pada dugaan makar.
Susatyo memastikan hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Namun, pengumuman lengkap baru dilakukan setelah seluruh rangkaian gelar perkara selesai, termasuk pembahasan bersama Kejagung.
“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini (kemarin) secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference,” pungkas dia.
Kasus makar berbeda dengan perkara penyadapan ilegal
Perlu diketahui, perkara dugaan makar merupakan kasus berbeda dari penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Kasus penyadapan tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Meski berbeda, penyelidikan dugaan makar berawal dari pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Hingga kini, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Sementara itu, dalam kasus penyadapan ilegal, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Para tersangka diduga tidak hanya melakukan penyadapan terhadap Prabowo. Aksi tersebut juga diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Tiga pasal penyadapan dan ketentuan turut serta
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan penyadapan. Ketentuan ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai ketentuan yang disangkakan.
Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP. Ketentuan tersebut mengatur dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, baik melalui perbuatan bersama maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Bareskrim Polri menunda ekspose perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo bersama Kejagung hingga pekan depan setelah menggelar pemeriksaan internal. Penyidik mendalami tiga unsur, yakni pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan makar. Sementara itu, kasus penyadapan ilegal yang menjadi awal pengembangan perkara telah menetapkan empat tersangka dengan sejumlah pasal pidana.








