Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik ke Penyidikan
astakom.com, Jakarta — Polri resmi meningkatkan status perkara dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan adanya dugaan tindak pidana.
“Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Peningkatan status perkara tersebut mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam ketentuan itu, gelar perkara menjadi mekanisme untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang ditangani memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Daftar 4 tersangka penyadapan
Perkara ini mulai diusut Polri setelah Korps Bhayangkara menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri yang diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Keempatnya yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam penanganannya, Polri membagi perkara tersebut ke dua direktorat. Dugaan penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sedangkan dugaan makar menjadi kewenangan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Polri belum tetapkan tersangka makar
Meski perkara sudah naik ke tahap penyidikan, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden Prabowo.
“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi, saat ditemui di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat proses hukum.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menanggapi kabar mengenai pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.
Susatyo menjelaskan, pengiriman SPDP merupakan kewajiban penyidik setelah laporan polisi diterbitkan. Adapun perkembangan penetapan tersangka akan disampaikan kemudian.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ucap Susatyo, saat dikonfirmasi dalam kesempatan berbeda, Selasa (17/11/2026).
Dua Pati dipecat dari Polri
Di tengah proses penyidikan, Polri juga menjalankan pemeriksaan internal melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret perkara tersebut.
Hasil persidangan memutuskan Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari keanggotaan Polri.
Majelis hakim menilai tindakan keduanya sebagai perilaku tercela. Namun, kedua perwira tinggi tersebut mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.
Berbeda dengan keduanya, sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi masih ditunda. Penundaan dilakukan karena jenderal bintang dua itu tengah sakit akibat stroke.
Sidang etik Listyo Sigit pekan depan
Sementara itu, Polri mulai menyiapkan agenda sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Sigit pada pekan depan. Meski begitu, tanggal pelaksanaan sidang belum diumumkan secara resmi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa jadwal tersebut telah disampaikan oleh Kadiv Humas saat mendampingi Menko Polkam.
"Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan," kata Trunoyudo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, pelaksanaan sidang etik tersebut mengacu pada Pasal 42 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Aturan tersebut mengatur struktur organisasi serta ketentuan kepangkatan anggota KKEP yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik.
Berikut isi Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026:
Pasal 42
Pasal 42 (1) Susunan organisasi KKEP terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; dan c. Anggota. (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merangkap sebagai anggota KKEP. (3) Keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Polri meningkatkan status kasus dugaan makar terkait penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo ke tahap penyidikan setelah gelar perkara menemukan indikasi tindak pidana. Meski belum menetapkan tersangka, penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Di sisi lain, dua pati Polri telah dijatuhi sanksi PTDH, sementara sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.









