Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso: Bawa 9 Saksi, Ungkap Penyesalan hingga Ajukan Banding Vonis PTDH
astakom.com, Jakarta - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah menjalani persidangan etik di Ruang Sidang Biro Wabprof,Gedung Divpropam Polri, pada Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, Eko Hadi tampak hadir dengan pengawalan anggota Provos dan sempat memberikan hormat kepada Ketua Komisi merangkap anggota, Komjen Hendro Pandowo. Persidangan ini juga dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Irjen Agus Dwi Hermawan bersama tiga anggota komisi lainnya, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Terjerat kasus akses ilegal dan penyadapan pakai alat Polri
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang etik ini memeriksa sederet dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Irjen Eko Hadi Santoso saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural,hingga aksi akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan fasilitas di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Majelis hakim menilai Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menjalankan penyadapan ilegal menggunakan peralatan milik Polri.
Atas perbuatannya yang dinilai melanggar etika kelembagaan maupun kepribadian, Eko Hadi tidak hanya dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH, tetapi juga sanksi etika karena perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Hadirkan 9 saksi, sempat menyesal dan minta maaf
Selama jalannya persidangan, pihak terduga pelanggar menghadirkan total sembilan orang saksi. Satu di antaranya merupakan saksi meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas permintaan Eko Hadi dan persetujuan Ketua Komisi.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang turut memantau langsung proses sidang mengungkapkan bahwa Eko Hadi sempat menyampaikan rasa penyesalan sekaligus permohonan maaf atas tindakannya di hadapan majelis.
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Choirul Anam di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Langsung ajukan banding, Polri pastikan tak ada perlakuan istimewa
Tak terima dengan putusan pemecatan tersebut, Brigjen Trunoyudo mengonfirmasi bahwa Eko Hadi langsung menyatakan banding. Langkah perlawanan etik ini serupa dengan upaya yang sebelumnya juga ditempuh oleh Ahrie Sonta Nasution usai dijatuhi vonis PTDH.
"Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," terang Trunoyudo.
Ia menegaskan, Polri berkomitmen menuntaskan penegakan kode etik secara transparan, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung prinsip equality before the law. Artinya, setiap anggota memiliki kedudukan yang setara di mata aturan tanpa memandang pangkat ataupun jabatan, serta dipastikan tidak ada impunitas maupun perlakuan spesial di internal kepolisian. (RaM)
Gen Z Takeaway
Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi vonis pemecatan alias PTDH dan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam sidang KKEP pada Selasa (17/11/2026) karena terbukti menyalahgunakan wewenang serta melakukan pemufakatan penyadapan ilegal (illegal access) memakai alat Polri saat bertugas di Bagmon Robinopsnal Bareskrim. Walaupun sempat menghadirkan sembilan saksi hingga mengucapkan penyesalan dan permintaan maaf di ruang sidang, Irjen Eko Hadi Santoso langsung mengajukan banding atas putusan pemecatannya tersebut, sementara pihak Polri memastikan proses hukum internal tetap berjalan transparan tanpa perlakuan khusus sedikit pun.









