Pasca-Pengunduran Diri Gibran, Yusril Jelaskan Mekanisme Pemerintahan Saat Presiden Dinas ke Luar Negeri
astakom.com, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Kamis (12/11/2026). Hal itu ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di hari yang sama.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan sendiri isi surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan “Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ujar Muzani membacakan surat tersebut.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” lanjut isi surat yang dibacakan Muzani.
Babak Baru
Kini, dinamika politik dalam negeri memasuki babak baru pasca berhentinya Gibran dari kursi orang nomor dua di republik. Presiden sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi memegang kendali awal untuk menyodorkan dua nama kandidat.
Hal itu tertuang dalam:
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, yang berbunyi:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Dengan demikian, bola panas kekosongan kursi Wakil Presiden kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Roda Pemerintahan Selama Kursi RI 2 Kosong
Lantas, bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan selama kursi RI 2 masih kosong? Siapa yang akan memegang kendali saat Presiden menjalankan tugas keluar negeri?
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kosongnya kursi wapres tidak bisa menghalangi tugas kedinasan Presiden di dalam maupun luar negeri. Yusril menegaskan tidak ada pejabat lain yang secara otomatis menggantikan posisi wapres. Termasuk soal anggapan kosongnya kursi wapres menharuskan roda pemerintahan dijalankan oleh triumvirat atau tiga menteri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.
Yusril menjelaskan mekanisme triumvirat diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 berlaku apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
"Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri," kata Yusril dalam keterangan kepada wartawan.
Bukan tanpa sebab, Yusril mengungkap bahwa seorang wakil presiden tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan secara mandiri. Sehingga, segala keputusan maupun kebijakan yang diteken seorang wapres merupakan satu garis lurus keputusan presiden.
"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden, hanya yang menandatangani Presiden Republik Indonesia u.p. Wakil Presiden," jelas Yusril.
Presiden Bisa Beri Instruksi Meski Tugas Luar Negeri
Lebih jauh, Yusril mengungkapkan meski seorang presiden tengah menjalankan tugas di luar negeri saat kursi wakil presiden kosong, tetap bisa mengambil keputusan untuk dalam negeri. Kemajuan teknologi komunikasi juga dinilai memudahkan presiden untuk tetap mengendalikan jalannya pemerintahan tanpa harus selalu berada di dalam negeri.
Para menteri dan menteri koordinator tetap dapat menjalankan tugas masing-masing selama presiden melakukan perjalanan luar negeri. Mereka membantu presiden sesuai kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh wakil presiden," jelas Yusril.
Peran Wakil Presiden
Di samping itu, Yusril mengingatkan perbedaan tugas dari wakil presiden dan menteri. Wakil presiden bertugas membantu kerja presiden secara keseluruhan, sedangkan jajaran mentero menjalankan urusan pemerintahan sesuai pembagian tugas dan kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Oleh sebab itu,
Karena itu, Yusril menilai kekosongan jabatan Wapres tidak akan menghambat aktivitas presiden, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut para menteri dan menteri koordinator akan membantu presiden menjalankan pemerintahan selama masa kekosongan tersebut.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan menjelaskan kekosongan kursi wakil presiden tidak serta merta mengganggu jalannya roda pemerintahan dalam negeri. Presiden menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
“Pucuk pemerintahannya itu ada di tangan presiden. Sedangkan wakil hanya sebagai pasangan istilahnya ban serep. Maka itu kemudian seandainya kalau ada kekosongan kursi presiden, maka pemerintahan ada di tangan wakilnya. Namun, jika yang kosong kursi wapres, maka presiden tetap bisa menjalankan pemerintahan,” jelas Jimmy saat berbincang dengan astakom.com, Jumat (13/11/2026).
Tetap Bisa Remote dari Luar Negeri
Jimmy menjelaskan meski presiden tengah menjalankan tugas ke luar negeri, namun tetap bisa mengambil keputusan segala yang terjadi di dalam negeri. “Artinya presiden punya menteri yang sudah didistribusikan kerjanya. Jadi menteri-menteri ini tetap beraktifitas di dalam negeri. Pola komunikasinya sendiri kan bisa koordinasi melalui saluran telepon atau via zoom kalau sekarang. Tidak ada persoalan. Artinya wilayah yuridiksi tidak mengehntikan kinerja pemerintah di tengah kekosongan kursi wakil presiden.”
Meski demikian, Jimmy berharap agar presiden dalam menjalankan tugas di luar negeri tidak terlalu lama mengingat kekosongan kursi wakilnya. “Mungkin bisa dengan waktu yang dibatasi sehingga keputusan-keputusan yang dibutuhkan diambil dengan cepat bisa segera tereksekusi. Karena kalau komunikasi via zoom atau telepon kan ada perbedaan waktu jika di luar negeri.” (RaM)
Gen Z Takeaway
Spill situasi politik terbaru setelah Gibran Rakabuming Raka resmi resign dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026) yang surat pengunduran dirinya udah dibacain langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani: sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sekarang Presiden Prabowo Subianto punya waktu maksimal 60 hari buat nyodorin dua nama calon pengganti yang bakal dipilih MPR. Selama kursi RI 2 lagi kosong, Menko Yusril Ihza Mahendra sama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan kompak ngejelasin kalau roda pemerintahan nggak bakal stuck dan nggakperlu dijalanin sama triumvirat menteri, soalnya Presiden tetap pegang kendali penuh bahkan pas lagi dinas ke luar negeri tinggal koordinasi jarak jauh via telepon atau Zoom sama para menteri biar kebijakan dalam negeri tetap jalan sat-set.
