Apa itu MPR? Kenali Arti, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, Jangan sampai Ketuker Sama DPR!

Penulis:
Editor:
Kamis, 12 November 2026 | 01:03 WIB
Apa itu MPR? Kenali Arti, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, Jangan sampai Ketuker Sama DPR!
Ilustrasi MPR (Generated AI - astakom.com)

astakom.com, Jakarta - Nama MPR pasti sering banget muncul, apalagi kalau sudah mendekati pelantikan presiden, sidang kenegaraan, atau ada pembahasan soal perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tapi, sebenarnya MPR itu siapa sih? Kerjanya ngapain? Apakah tugasnya cuma duduk di ruang sidang, mendengarkan pidato, lalu melantik presiden setiap lima tahun sekali?

Eits, jangan salah! Tugas MPR ternyata lebih banyak dari itu. Lembaga ini punya sejumlah kewenangan penting yang berhubungan langsung dengan aturan dasar negara dan keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

Buat yang masih suka ketuker antara MPR, DPR, dan DPD, tenang! Kita bahas satu per satu dengan bahasa yang lebih simpel.

MPR bukan sekadar tempat pelantikan presiden

MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gampangnya, MPR merupakan lembaga negara yang anggotanya berasal dari dua kelompok, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jadi, anggota MPR itu bukan orang-orang yang dipilih lewat pemilu khusus untuk masuk MPR. Mereka adalah anggota DPR dan DPD yang sudah lebih dulu terpilih melalui pemilihan umum.

Nah, dua kelompok ini punya peran keterwakilan yang berbeda. Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang berasal dari partai politik. Sementara itu, anggota DPD merupakan wakil daerah yang membawa kepentingan wilayah masing-masing.

Kalau digabung, MPR menjadi tempat berkumpulnya wakil rakyat dari unsur politik dan daerah untuk menjalankan kewenangan tertentu sesuai konstitusi.

Lalu, apakah MPR merupakan lembaga paling tinggi di Indonesia? Jawabannya: sekarang sudah bukan!

Dulu, sebelum UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada 1999 sampai 2002, MPR memang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara. Bahkan, presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.

Tapi, setelah konstitusi diamandemen, sistemnya berubah. Kedudukan MPR sekarang sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Artinya, MPR bukan bosnya presiden, DPR, MA, ataupun lembaga negara lainnya. Masing-masing punya tugas dan kewenangan sendiri yang sudah diatur dalam UUD 1945.

Sebenarnya apa tujuan MPR dibentuk?

Kalau ditanya buat apa sih MPR dibentuk, jawabannya bukan cuma untuk menggelar sidang dan melantik presiden.

MPR punya peran penting dalam menjaga aturan dasar negara supaya sistem pemerintahan Indonesia tetap berjalan sesuai konstitusi.

Bayangin saja, sebuah negara butuh aturan main yang jelas. Siapa yang boleh memimpin, bagaimana pemerintahan dijalankan, apa hak warga negara, dan bagaimana kalau terjadi masalah dalam kepemimpinan nasional.

Nah, UUD 1945 menjadi aturan dasar yang mengatur hal-hal tersebut. Sementara itu, MPR punya kewenangan khusus untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945.

Selain itu, ada beberapa tujuan dan peran penting MPR lainnya:

  • Menjaga aturan main negara. MPR punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945. Jadi, aturan dasar negara bisa disesuaikan melalui mekanisme konstitusional jika memang diperlukan.
  • Mewakili kepentingan rakyat dan daerah. Anggota MPR berasal dari DPR dan DPD. Keduanya membawa unsur keterwakilan yang berbeda.
  • Menjaga pemerintahan tetap berjalan. Kalau terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden dalam kondisi tertentu, MPR punya kewenangan mengambil keputusan sesuai UUD 1945.
  • Memperkuat rasa kebangsaan. MPR ikut mengedukasi masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Mendengarkan suara masyarakat. MPR juga bertugas menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan pelaksanaan konstitusi.

Intinya, MPR bukan cuma lembaga formal yang muncul saat ada acara kenegaraan. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi menjaga sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi MPR, ternyata bukan cuma soal politik

Kalau DPR punya tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, MPR punya fokus yang agak berbeda.

MPR lebih banyak berurusan dengan konstitusi, keberlangsungan pemerintahan, dan nilai-nilai kebangsaan.

Biar nggak makin pusing, berikut beberapa fungsi dan peran MPR yang perlu diketahui.

1. Menjaga konstitusi negara

MPR punya kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Bisa dibilang, lembaga ini punya peran penting dalam memastikan aturan dasar negara tetap menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Tapi, bukan berarti UUD bisa diubah kapan saja sesuka hati. Ada prosedur khusus yang wajib dipenuhi.

2. Menjadi wadah keterwakilan rakyat dan daerah

Karena anggotanya berasal dari DPR dan DPD, MPR mempertemukan dua unsur keterwakilan tersebut.

Jadi, kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan kepentingan daerah sama-sama punya tempat dalam lembaga ini.

3. Menjaga keberlangsungan pemerintahan

Pemerintahan harus tetap berjalan meskipun ada situasi luar biasa. Misalnya, kalau presiden atau wakil presiden berhenti menjabat sebelum masa tugasnya selesai.

Dalam kondisi tertentu, MPR punya kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pergantian kepemimpinan nasional.

4. Mengedukasi masyarakat soal kebangsaan

MPR juga punya tugas mengenalkan nilai-nilai dasar negara kepada masyarakat.

Mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya supaya masyarakat nggak cuma hafal istilahnya, tetapi juga paham maknanya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Apa saja tugas dan wewenang MPR?

Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Sebenarnya, MPR ngapain saja dalam menjalankan tugasnya?

Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, MPR punya sejumlah kewenangan yang cukup strategis. Secara garis besar, ada enam kewenangan utama dan empat tugas kelembagaan yang perlu kamu tahu.

Enam wewenang MPR: 

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945

Ini salah satu kewenangan paling penting yang dimiliki MPR. Kalau suatu saat ada kebutuhan untuk mengubah aturan dasar negara, MPR punya wewenang untuk membahas dan menetapkan perubahan UUD 1945. Tapi, prosesnya nggak bisa asal gaspol. 

Ada aturan yang harus dipenuhi, misalnya, usulan perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Sidang perubahan juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR.

Keputusan perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Ada juga aturan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) nggak bisa diubah.

2. Melantik presiden dan wakil presiden

Kalau hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan, MPR bertugas melantik pasangan yang terpilih.

Pelantikan ini menjadi momen resmi ketika presiden dan wakil presiden mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum mulai menjalankan tugasnya.

Jadi, kalau kamu pernah melihat prosesi pelantikan presiden di gedung MPR/DPR, nah, itulah salah satu tugas MPR.

3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden

Kedengarannya cukup serius, ya? Tapi memang MPR punya kewenangan untuk memutuskan usulan DPR terkait pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, jangan salah paham dulu. Presiden nggak bisa diberhentikan cuma karena ada yang nggak suka dengan kebijakannya. Ada proses hukum dan konstitusi yang wajib dilewati. 

Pertama, DPR harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

MK kemudian memeriksa dan memutus apakah dugaan tersebut terbukti atau tidak. Kalau MK menyatakan terbukti, DPR bisa meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Setelah itu, MPR menggelar sidang untuk memutuskan apakah presiden atau wakil presiden diberhentikan atau tidak. Jadi, prosesnya panjang dan nggak bisa asal copot jabatan.

4. Melantik wakil presiden menjadi presiden

Bagaimana kalau presiden tiba-tiba meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau nggak bisa lagi menjalankan tugasnya?

Dalam kondisi seperti ini, wakil presiden otomatis menggantikan posisi presiden sampai masa jabatannya selesai.

MPR kemudian bertugas melantik wakil presiden tersebut menjadi presiden. Hal ini penting supaya nggak terjadi kekosongan kepemimpinan nasional yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

5. Memilih wakil presiden jika jabatannya kosong

Kalau posisi wakil presiden kosong di tengah masa jabatan, siapa yang bakal menggantikan?

Nah, MPR punya kewenangan untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima usulan presiden. Jadi, bukan presiden yang bisa langsung menunjuk wakilnya sendiri. Tetap ada proses pemilihan melalui MPR.

6. Memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya kosong

Ini merupakan situasi yang lebih ekstrem. Bayangkan kalau presiden dan wakil presiden sama-sama meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau nggak bisa menjalankan kewajibannya secara bersamaan.

Kalau kondisi ini terjadi, MPR punya kewenangan memilih presiden dan wakil presiden baru untuk mengisi sisa masa jabatan.

Calonnya berasal dari dua pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Sebelum pasangan pengganti ditetapkan, tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Jadi, sudah ada mekanisme yang disiapkan konstitusi kalau sampai terjadi kondisi darurat seperti ini.

Empat tugas MPR yang nggak kalah penting

Selain enam kewenangan tadi, MPR juga punya empat tugas kelembagaan. Tugas-tugas ini lebih banyak berhubungan dengan edukasi kebangsaan, kajian aturan negara, dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

1. Menyosialisasikan ketetapan MPR

MPR bertugas memperkenalkan dan menyebarluaskan ketetapan-ketetapan MPR yang masih berlaku kepada masyarakat.

Kenapa ini penting? Karena masyarakat juga perlu tahu keputusan dan aturan yang menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Menyosialisasikan empat pilar kebangsaan

Pernah dengar istilah empat pilar kebangsaan? Ini juga menjadi salah satu materi yang sering disosialisasikan MPR.

Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR bertugas mengajak masyarakat memahami nilai-nilai tersebut melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, sosialisasi, hingga pertemuan dengan warga.

Tujuannya supaya masyarakat nggak gampang melupakan nilai kebangsaan di tengah perkembangan zaman.

3. Mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia

MPR juga melakukan kajian tentang bagaimana sistem pemerintahan dan aturan negara dijalankan.

Misalnya, apakah pelaksanaan UUD 1945 sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Apakah ada hal yang perlu dievaluasi? Atau bagaimana sistem ketatanegaraan bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman?

Kajian seperti ini penting agar sistem pemerintahan Indonesia terus berjalan sesuai konstitusi.

4. Menyerap aspirasi masyarakat

Nah, yang satu ini juga penting. MPR punya tugas mendengarkan suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan bisa berupa masukan, kritik, maupun harapan terkait pelaksanaan UUD 1945 dan kehidupan bernegara.

Jadi, masyarakat punya ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai bagaimana negara seharusnya dijalankan.

Siapa saja anggota MPR dan berapa lama masa jabatannya?

Sekarang kita bahas orang-orang yang duduk di dalam MPR. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, anggota MPR berasal dari anggota DPR dan DPD. Jadi, jumlah anggota MPR merupakan gabungan dari kedua lembaga tersebut.

Mereka dipilih melalui pemilihan umum dan punya masa jabatan selama lima tahun. Artinya, setiap kali ada pergantian anggota DPR dan DPD setelah pemilu, susunan keanggotaan MPR juga ikut berubah.

MPR sendiri dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Dalam menjalankan aktivitasnya, MPR juga dibantu oleh Sekretariat Jenderal MPR. Bagian ini bertugas mendukung kebutuhan administrasi, persidangan, hingga berbagai kegiatan kelembagaan. (hPs/aNs)

Gen Z Takeaway

MPR punya peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari mengubah dan menetapkan UUD 1945, memutuskan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden, sampai menentukan pengganti kepala negara kalau terjadi kekosongan jabatan dalam kondisi tertentu. Selain itu, MPR juga bertugas menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, mengkaji sistem ketatanegaraan, dan menyerap aspirasi masyarakat. Satu hal yang perlu diingat, MPR sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti dulu. Kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya dan masing-masing punya kewenangan sendiri.

MPR MPR RI Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR

Infografis

Terkini