DPR Desak Pembentukan Pansus dalam Kasus Penyadapan

Penulis:
Editor:
Minggu, 8 November 2026 | 11:04 WIB
DPR Desak Pembentukan Pansus dalam Kasus Penyadapan
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah [Dok. DPR RI]

astakom.com, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan. Desakan ini muncul setelah terungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus tersebut pada Selasa (03/11/2026). Dugaan praktik penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan menyasar ribuan nomor telepon.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (07/11/2026), Abdullah menegaskan bahwa pembentukan pansus diperlukan agar pengusutan kasus tidak sebatas mengungkap dan menetapkan tersangka. DPR juga perlu menelusuri keseluruhan praktik penyadapan, termasuk pihak yang terlibat, cara kerja, pemberi perintah, serta tujuan pelaksanaannya.

"Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Dugaan penyadapan perlu pengawasan menyeluruh

Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah, menyebut pansus juga berperan memperkuat pengawasan politik dan kelembagaan terhadap penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, dugaan penyadapan yang menyasar pejabat tinggi negara dan berbagai kelompok masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Praktik tersebut berpotensi mengancam keamanan komunikasi, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Abdullah menilai penegakan hukum perlu diikuti pengawasan dari DPR untuk mengurai persoalan secara lebih luas. Pansus diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi, sistem pengawasan, serta potensi penyalahgunaan perangkat dan kewenangan penyadapan.

"Pansus harus memastikan apakah penyadapan ini dilakukan atas dasar kepentingan negara atau justru untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun tujuan tertentu yang melanggar hukum. Kita harus membedakan secara tegas penyadapan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara," ucapnya.

Pansus diminta libatkan lintas fraksi

Abdullah mengusulkan agar keanggotaan Pansus Penyadapan melibatkan perwakilan DPR dari berbagai fraksi dan komisi secara proporsional. Dengan komposisi tersebut, pengawasan diharapkan berlangsung independen, objektif, dan komprehensif.

"Keterlibatan lintas komisi dinilai penting mengingat persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara, komunikasi, teknologi informasi, dan perlindungan hak masyarakat," kata Abdullah.

Ia turut meminta pansus menyusun agenda pemeriksaan yang mencakup identifikasi jumlah korban dan pihak yang menjadi target penyadapan. Selain itu, pansus perlu mengungkap pihak yang menggagas, memberikan perintah, mendanai, hingga menjalankan aktivitas tersebut.

Perhatian juga diarahkan pada penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS). Pansus diminta menelusuri asal pengadaan, kepemilikan, akses operasional, serta pihak yang mengendalikan sistem tersebut.

Evaluasi regulasi untuk cegah penyalahgunaan

Lebih lanjut, pansus diharapkan memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan juga perlu mencakup kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip perlindungan privasi warga negara.

Abdullah menilai evaluasi regulasi serta sistem pengawasan penyadapan di Indonesia menjadi langkah penting. Hal ini diperlukan untuk menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan bagi aktivitas penyadapan di luar kepentingan hukum.

"Kami meminta agar jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang mengendalikan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah ada pihak lain yang selama ini belum terungkap. Semua harus diperiksa secara terbuka dan bertanggung jawab," ujarnya. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Abdullah mendesak DPR membentuk Pansus Penyadapan untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, dan ribuan nomor telepon. Pansus diharapkan mengungkap pihak yang terlibat, alur penggunaan perangkat LIMS, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain memperkuat pengawasan, langkah ini juga diperlukan untuk mengevaluasi regulasi dan memastikan perlindungan privasi serta keamanan komunikasi masyarakat.

Penyadapan Presiden Prabowo Subianto penyadapan DPR DPR RI

Infografis

Terkini