Danantara Spill Porsi Saham BEI Lewat Demutualisasi, Siap Kawal Pendalaman Pasar Modal
astakom.com, Jakarta - Langkah besar sedang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara dalam merespons dinamika pasar keuangan Indonesia. Lembaga ini memastikan rencana kepemilikan sahamnya dalam skema demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal berada di kisaran 5 hingga 10 persen.
Keputusan strategis ini dinilai krusial buat memperkuat likuiditas dan mempercepat agenda pendalaman pasar modal nasional agar makin kompetitif.
Kejelasan langkah Danantara ini terwujud setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan payung hukum yang membuka gerbang perubahan struktur kepemilikan BEI.
Dari yang tadinya berbasis keanggotaan, kini bursa bertransformasi menjadi entitas perseroan yang jauh lebih independen dan transparan. Merespons regulasi anyar tersebut, manajemen Danantara langsung tancap gas mematangkan kalkulasi masuknya modal negara.
Danantara amankan porsi kepemilikan
"POJK-nya sudah keluar dan kami di Danantara porsinya lagi dibicarakan, mungkin antara 5 sampai 10 persen. Yang paling penting adalah perubahan untuk deepening bursa kita ke depan," kata CEO Danantara Rosan Roeslani dalam keterangannya di Istana Negara, dikutip astakom.com pada Minggu (04/10/2026).
Landasan yuridis pelaksanaan demutualisasi ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Beleid turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 ini secara prinsip memisahkan hak kepemilikan saham dengan hak keanggotaan perdagangan efek yang sebelumnya dimonopoli oleh perusahaan sekuritas atau Anggota Bursa (AB).
Gandeng kementerian lain lewat konsorsium
Meski regulator membatasi kepemilikan saham tunggal maksimal sebesar 5 persen untuk mencegah dominasi sepihak, aturan tersebut tetap memberikan ruang pengecualian bagi lembaga pemerintah atau pemegang saham strategis.
Guna mengoptimalkan kepemilikan negara secara kolektif, Danantara membuka peluang lebar untuk membentuk aliansi bersama kementerian dan lembaga teknis lainnya. Sinergi lintas instansi pemerintah ini ditargetkan mampu mengamankan porsi signifikan tanpa mengorbankan independensi tata kelola bursa.
"Mungkin ada pihak lain atau kementerian lain yang ikut, seperti Kementerian Keuangan atau yang lain-lain. Jadi kita bersama-sama konsorsium bisa sampai 30 sampai 40 persen, tetapi untuk porsi Danantara sendiri sekitar 5 sampai 10 persen," kata Rosan.
Masuk fase krusial
Saat ini, proses demutualisasi BEI sedang memasuki fase krusial penyesuaian aturan internal dan anggaran dasar perseroan. Agenda ini dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Oktober 2026.
Masuknya konsorsium Danantara beserta pemegang saham strategis lainnya diharapkan mampu memisahkan fungsi regulasi, pengawasan, dan komersialisasi pasar secara transparan sebelum opsi penawaran umum perdana saham (IPO) BEI direalisasikan. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Danantara mulai spill rencana masuk ke demutualisasi BEI dengan porsi saham sekitar 5–10 persen. Langkah ini bukan sekadar soal kepemilikan, tapi bagian dari strategi memperdalam pasar modal, memperkuat likuiditas, dan bikin bursa Indonesia makin kompetitif. Danantara juga membuka peluang konsorsium bareng Kementerian Keuangan dan lembaga lain dengan total porsi bisa mencapai 30–40 persen. Saat ini, prosesnya masuk fase krusial dan ditargetkan mendapat persetujuan RUPSLB pada Oktober 2026.
