Partai Gerindra Berhasil Dorong Pembiayaan Inovatif Percepatan Pembangunan Daerah
astakom.com, Jakarta - DPR-RI resmi mengetok sah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 4.106,26 triliun pada Selasa (29/09/2026).
Di UU APBN 2027 ini, porsi Transfer ke Daerah (TKD) naik 5,5 persen dari outlook 2026 jadi Rp 735 triliun. Nggak cuma itu, daerah sekarang bisa access instrumen pembiayaan inovatif yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan kalau inovasi ini emang murni inisiatif Partai Gerindra demi memperjuangkan agenda pembangunan daerah, tapi tetep keep it real sama kemampuan APBN.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra melahirkan solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” kata Budi, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Rabu (30/9/2026).
Pembangunan harus bikin impact langsung
Sebagai Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Budi paham banget betapa krusialnya ketersediaan dan fleksibilitas anggaran biar program pembangunan di daerah bisa running maksimal dan kasih dampak yang real terasa buat masyarakat.
“Daerah-daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” kata Budi.
Apresiasi pemerintah perkuat fondasi APBN
Budi juga ngasih apresiasi dan full support buat langkah pemerintah yang terus memperkuat fundamental APBN, utamanya dari sisi penerimaan lewat peningkatan target tax ratio jadi 10,4% PDB pada 2027 biar bisa menopang berbagai program strategis di level nasional maupun daerah.
“Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah, yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dapat terus ditingkatkan. Fraksi Partai Gerindra akan terus mengawal agar agenda peningkatan penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan optimal, serta dilakukan tanpa menambah beban pajak masyarakat dan dunia usaha,” tutup Budi. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
APBN 2027 menunjukkan upaya memperkuat pembangunan daerah lewat kenaikan TKD menjadi Rp735 triliun dan akses pembiayaan inovatif. Tantangannya, fleksibilitas anggaran tetap perlu dijaga agar pembangunan berdampak nyata tanpa mengganggu kapasitas fiskal nasional.
