Terungkap Asal-Usul 13 Rumah Dinas 'Mewah' Lapas Cibinong: Izin Lisan hingga Anggaran Gaib
astakom.com, Jakarta - Rapat Komisi XIII DPR RI bareng pihak Lapas Kelas IIA Cibinong mendadak makin panas pas lagi ngebahas temuan hunian mewah dari Ombudsman.
Di tengah penjelasan Dirjenpas Mashudi yang ngasih pembelaan kalau ruangan mewah itu sebenarnya berfungsi sebagai Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), malah ke-spill fakta baru yang nggak kalah bikin kaget soal keberadaan 13 rumah dinas di area tersebut.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, langsung memanggil Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Lapas Cibinong, Deni, buat fronting dan ngasih kesaksian gara-gara nemu data aset yang nggak match.
“Di dalam laporan ini, itu status yang tercatat cuma tiga rumah. Sejak kapan yang 13 rumah ini berdiri dan siapa yang bangun?” tanya Willy dalam rapat dikutip Rabu (30/09/2026).
Deni pun meluruskan kalau 13 rumah dinas itu sebenarnya dibangun pas Januari 2023 dan kelar April 2023, bukan dari 2021. Pembangunan ini follow up dari inisiatif Kalapas periode 2021–2023, Usman Madjid, sebelum era Wisnu Hani Putranto.
“Siap, izin untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari pas dari tahun 2023, Pak. Izin bukan 2021, mohon izin. Selesainya April 2023, Pak,” kata Deni menjawab pertanyaan Willy.
Willy lanjut cross-check siapa sosok Kalapas-nya saat itu, dan Deni mengonfirmasi kalau pimpinannya adalah Usman Madjid.
“Pak Usman, Bapak, izin,” kata Deni.
Deni ngelasin kalau proyek fisiknya itu action duluan berbekal izin lisan dari Bupati waktu lagi kunjungan. Jadi pembangunannya dikebut sambil nunggu pengurusan surat resminya jalan.
“Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mengizin membuat rumah dinas pegawai Bapak,” ujarnya.
Pas rumahnya udah beres, hunian itu langsung diisi sama pegawai berdasarkan SK yang ditandatangani Kalapas. Tapi, plot twist utamanya muncul pas Willy nanya soal dari mana sumber dana buat bikin proyek itu. Deni yang jabatannya Kaur Umum malah bikin shook karena ngaku no clue sama sekali soal asal-usul anggarannya.
“Saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur Bapak, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan di mana Bapak,” sambungnya.
Mendengar pengakuan yang bikin garuk-garuk kepala itu, Willy Aditya nge-bikin statement kalau Komisi XIII DPR RI harus ngebandingin temuan Ombudsman sama rilis resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
“Satu, ini fakta mana yang benar antara temuan Ombudsman dengan rilisnya Kementerian,” kata Willy.
DPR mau memilah dulu fakta di lapangan biar semuanya berjalan sesuai aturan, prosedur, dan tata kelola yang bener.
“Jadi kita harus lokalisir dulu mana yang faktual, oke, mana yang normal atau secara mekanisme, prosedur, tata kelola,” tandas Willy. (RaM)
Gen Z Takeaway
Kaur Umum Lapas Cibinong, Deni, spill kalau rumah itu dibangun kilat dari Januari sampai April 2023 zaman Kalapas Usman Madjid cuma berbekal izin lisan Bupati, dan yang bikin makin shook, Deni sendiri mengaku nggak dilibatkan sama sekali plus no clue soal dari mana asal dana pembangunannya.
