Legislator Gerindra: Jangan Tunggu Krisis, Mitigasi Air Bersih Makassar Harus Dimulai
astakom.com, Jakarta - Persoalan krisis air bersih emang nggak bisa dianggap sepele. Biar masyarakat nggak berujung struggle nyari air, langkah cepat dan mitigasi sejak dini harus segera di-execute.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempercepat langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino dan kemarau panjang yang berpotensi memperburuk persoalan air bersih di Makassar dan wilayah sekitarnya.
Dorongan anak buah Presiden Prabowo di parlemen tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih.
Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat dan menyebut pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari misi bakti kepada rakyat.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini menilai persoalan air bersih di Makassar tidak bisa menunggu hingga kondisi memasuki tahap darurat.
Pemerintah, kata dia, perlu bekerja sejak dini dengan menggunakan data dan proyeksi iklim sebagai dasar pengambilan langkah di lapangan.
Cek lapangan di SPAM regional mamminasata
Bukan sekadar bicara, pengecekan langsung ke lokasi infrastruktur air bersih juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi warga.
"Kami bersama Komisi V DPR RI telah meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pelayanan dan kesiapan infrastruktur penyediaan air bersih bagi masyarakat Makassar dan kawasan sekitarnya," ungkapnya.
Gelombang keluhan warga
Krisis air bersih yang memburuk belakangan ini sukses memicu rentetan reaksi keras dari masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial.
Legislator Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa persoalan ketersediaan air telah memicu peningkatan keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
“Seminggu ini, terdapat lonjakan tajam keluhan yang meluas di Makassar. Mulai dari demonstrasi, komplain di sejumlah media massa dan media sosial, hingga keluhan yang disampaikan langsung oleh konstituen,” ungkap Andi Iwan.
Call to action buat BMKG dan Kementerian PU
Sinyal bahaya ini tidak boleh diabaikan. Prediksi iklim harus benar-benar ditindaklanjuti dengan rencana aksi nyata dari kementerian teknis terkait.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, ancaman El Nino dan kemarau panjang dapat memberi tekanan lebih besar terhadap ketersediaan sumber air baku apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, Andi Iwan meminta BMKG tidak berhenti pada penyampaian prakiraan dan peringatan iklim. Informasi tersebut, menurut dia, perlu diterjemahkan Kementerian PU dan pemerintah daerah menjadi skema mitigasi yang dapat langsung dijalankan.
“Sejauhmana upaya mitigasi, termasuk skema kedaruratan di wilayah hulu oleh Ditjen SDA dan di hilir oleh Ditjen CK atas peringatan El Nino panjang dari BMKG yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya?” tegas Andi Iwan
Kolaborasi hulu ke hilir
Penanganan masalah air bersih tidak bisa setengah-setengah, melainkan harus terintegrasi dari penyediaan air baku hingga distribusi ke rumah warga.
Ia menekankan, persoalan air bersih harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU perlu memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber air baku, sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu memastikan sistem penyediaan dan pelayanan air kepada masyarakat berjalan optimal.
"SPAM Regional Mamminasata juga dinilai perlu terus dievaluasi sehingga kapasitas infrastruktur yang telah dibangun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Makassar, Gowa, Maros, Takalar, serta daerah yang masuk dalam cakupan pelayanan, " jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo
Infrastruktur dasar harus memberikan dampak instan dan riil bagi masyarakat. Komitmen pengawasan pun bakal dikawal ketat hingga ke tingkat pusat.
Bagi Andi Iwan, mitigasi tidak boleh baru dilakukan ketika masyarakat telah mengalami kesulitan mendapatkan air.
Peringatan mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang semestinya menjadi dasar untuk mempersiapkan sumber air, infrastruktur pendukung hingga skema kedaruratan jauh sebelum krisis meluas.
Langkah tersebut juga berada dalam konteks perhatian Presiden Prabowo terhadap infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Saat meresmikan ribuan sumber air bersih pada 13 Agustus 2026, Presiden menekankan pentingnya pengabdian yang manfaatnya dapat langsung dirasakan rakyat.
"Sebagai kader Gerindra di DPR RI, kita mendorong perhatian terhadap kebutuhan dasar tersebut diterjemahkan melalui pengawasan dan langkah konkret bersama kementerian teknis, khususnya untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air di tengah risiko perubahan iklim, " paparnya.
"Seluruh masukan dan penjelasan yang dihimpun dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sulawesi Selatan selanjutnya akan dibawa ke Senayan, " sambungnya. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Persoalan air bersih di Makassar dan sekitarnya perlu diantisipasi sejak dini, terutama di tengah ancaman El Nino dan kemarau panjang. Komisi V DPR RI mendorong BMKG, Kementerian PU, dan pemerintah daerah menerjemahkan proyeksi iklim menjadi mitigasi konkret, sekaligus memastikan SPAM Regional Mamminasata siap menjaga pasokan air dari hulu hingga ke warga.
