Kemenkeu Spill Plan Anggaran Pendidikan Rp824 T: Sekolah Gratis Jadi Sorotan

astakom.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi mode serius banget, nih. Mereka bakal mengevaluasi total efektivitas penyerapan anggaran pendidikan yang tiap tahun nilainya terbilang jumbo. Langkah ini related banget sama arahan Presiden Prabowo Subianto yang punya ambisi besar yaitu pengen biaya Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang kuliah bisa gratis.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, nge-spill kalau alokasi APBN buat sektor pendidikan pada 2027 mendatang angkanya nggak main-main, yaitu tembus Rp824 triliun. Anggaran raksasa ini tersebar meluas di berbagai kementerian/lembaga (K/L) sampai ke tingkat daerah.

"Kita melihat Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di kementerian-kementerian lain yang lebih kecil," katanya dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, dikutip astakom.com pada Jumat (25/09/2026).

Biar nggak cuma formalitas di laporan

Nggak cuma sekadar soal memetakan pos anggaran aja yang harus terukur, tapi Suahasil juga bilang kalau pemerintah sekarang ini lagi mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas penggunaan mandatori anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN.

Biar hasilnya valid, evaluasi ini difokuskan pada tolok ukur capaian nyata, kayak Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), sampe skor Programme for International Student Assessment (PISA).

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang? Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," kata Menkeu Suahasil.

Minta grand design baru

Suahasil ngespill kalau Presiden Prabowo meminta jajarannya buat menyusun desain besar (grand design) pendidikan nasional yang lebih terarah dan terukur. Tujuannya simple tapi penting, yaitu supaya penggunaan dana ratusan triliun rupiah ini nggak fumble alias beneran ngasih dampak dan manfaat yang optimal buat daya saing bangsa.

"Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ," ungkap Suahasil.

Bedah ekosistem pendidikan

Lebih lanjut, Suahasil bilang kalau penataan ulang ini bakal membedah semua ekosistem pendidikan secara menyeluruh tanpa ada yang kelewatan. Semuanya bakalan direviu, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, sampe tingkat pendidikan tinggi.

Nggak cuma jenjang sekolah formal, berbagai program dan lembaga strategis juga ikut masuk dalam radar pembenahan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, jaringan sekolah terintegrasi, hingga tata kelola penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sering jadi incaran anak muda buat kuliah di luar negeri.

Dengan evaluasi super detail ini, harapannya dana APBN bernilai fantastis itu bener-bener kepakai buat bikin mutu pendidikan Indonesia level up, ramah di kantong atau affordable, dan bikin generasi muda makin siap bersaing di kancah global. (Shnty/RaM)

Gen Z Takeaway

Anggaran pendidikan 2027 tembus Rp824 triliun, tapi pemerintah nggak mau duit segede itu cuma jadi angka di laporan. Kemenkeu bakal mengevaluasi efektivitas belanja pendidikan lewat indikator seperti APK, APM, dan skor PISA, sekaligus menyusun grand design pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Evaluasinya bakal mencakup semua jenjang, dari SD sampai kuliah, plus program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga beasiswa LPDP. Intinya, pemerintah pengin setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar ngasih dampak nyata buat kualitas dan daya saing generasi muda.