Presiden Prabowo Bentuk BPGMN untuk Perkuat Pencegahan Karhutla

astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/09/2026), bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan gambut serta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk keputusan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Badan baru ini akan diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla, terutama di kawasan gambut. Pendekatannya mencakup penguatan kelembagaan, deteksi dini berbasis teknologi, serta keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

BPGMN berada di bawah Presiden

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut. Badan ini akan mengedepankan langkah pencegahan, khususnya untuk wilayah yang memiliki kawasan gambut.

“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli.

BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan diisi oleh ilmuwan serta profesional. Fokusnya diarahkan pada pencegahan agar penanganan karhutla tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” jelasnya.

Dukungan anggaran juga akan disiapkan untuk memperkuat pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli menyebut pembentukan BPGMN juga menunjukkan ruang bagi masukan dari kalangan ilmuwan dalam penguatan kebijakan pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla.

"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tuturnya.

Deteksi hotspot diperkuat AI

Penguatan pencegahan juga akan didukung teknologi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN diminta membantu BPGMN, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.

"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” kata Arif.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah teknologi juga dibahas untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, termasuk water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.

Pendekatan pencegahan juga akan diperkuat dari tingkat desa. Masyarakat sekitar kawasan gambut menjadi bagian penting karena memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungannya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.

Mata pencaharian ikut dibahas

Pembahasan dalam ratas juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan tersebut sehingga kebutuhan mata pencaharian ikut menjadi bagian dari pembahasan.

"Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ujarnya.

Beberapa pilihan tanaman dibahas berdasarkan waktu pengembangannya. Sagu disebut sebagai alternatif jangka panjang karena membutuhkan waktu kurang lebih delapan tahun. Kopi menjadi opsi jangka menengah, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura dibahas untuk kebutuhan jangka lebih pendek.

"Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek," lanjut Kepala BRIN.

Dengan pembentukan BPGMN, pengelolaan gambut dan mangrove akan disertai penguatan pencegahan karhutla melalui kelembagaan, teknologi deteksi dini, pendekatan berbasis desa, serta pembahasan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan gambut. (deA/RaM)

Gen Z Takeaway

Pemerintah kini menyiapkan BPGMN dengan fokus pencegahan karhutla, mulai dari deteksi hotspot, teknologi AI, sampai pelibatan masyarakat desa.