Perjuangkan Kepentingan Petani Tebu, Legislator Gerindra Dorong Pemetaan Rendemen Tiap Wilayah

astakom.com, Jakarta — Kebijakan sektor pertanian kini membutuhkan data-driven approach agar program perlindungan dan peningkatan produktivitas petani tebu rakyat dapat terealisasi secara tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, saat menyoroti pentingnya tata kelola gula nasional.

Srikandi Partai Gerindra ini mendorong pemerintah untuk menyusun data rendemen tebu secara rinci di seluruh wilayah.

Pemetaan (mapping) data tersebut dinilai sangat krusial sebagai fondasi utama dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing gula tebu lokal.

“Kita harus ada data yang lengkap, terutama data rendemennya di setiap wilayah,” ujar Endang, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Kamis (24/09/2026).

Pemetaan karakteristik wilayah

Menurut legislator Gerindra tersebut, variasi agroekologi dan karakteristik usaha tani di tiap daerah membuat tingkat rendemen tebu tidak bisa disamaratakan. Kebijakan yang bersifat umum tanpa dukungan data spesifik berisiko kurang efektif dalam menjawab tantangan di lapangan.

Melalui pemetaan berbasis wilayah, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan yang mengalami kenaikan maupun penurunan produktivitas. Langkah ini memungkinkan intervensi kebijakan disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan riil petani tebu.

Kader Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini juga menekankan perlunya deep dive atau kajian mendalam terhadap pemicu penurunan produktivitas tebu, baik yang disebabkan oleh faktor regulasi, dinamika tata niaga, gempuran gula impor, maupun kendala teknis budidaya.

“Kira-kira kenapa penurunannya. Apakah itu dari kebijakan pemerintah atau dari ketidakseriusan para petani kita karena adanya impor. Nah, ini harus jelas,” tegasnya.

Optimalisasi potensi industri nasional

Selain fokus pada validasi data rendemen, Endang turut menggarisbawahi pentingnya evaluasi kemitraan strategis antara Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan ID Food.

Sinergi antara kelembagaan petani dan BUMN tata niaga gula perlu diperkuat demi menciptakan ekosistem yang win-win dan memberikan nilai tambah optimal bagi petani.

Ia mengingatkan kembali rekam jejak Indonesia yang pernah menjadi salah satu produsen gula terkuat di dunia. Potensi bersejarah ini berpeluang besar untuk di-revive melalui pembenahan tata kelola, penguatan kapasitas lembaga petani, serta keberlanjutan dukungan regulasi dari pemerintah.

Guna mengawal implementasi solusi tersebut, Komisi IV DPR RI berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, guna mengatasi berbagai hambatan operasional yang dihadapi petani tebu rakyat.

“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” pungkasnya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah memperkuat tata kelola gula nasional lewat kebijakan berbasis data. Pemetaan rendemen tebu tiap wilayah dinilai penting agar strategi peningkatan produktivitas lebih tepat sasaran, sekaligus mengurai faktor penurunan hasil, mulai dari regulasi, tata niaga, impor, hingga kendala budidaya.