Seskab: Pemerintah Ajak Masyarakat Dukung Transformasi Budaya Kerja Nasional
astakom.com, Jakarta — Pemerintah ajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menerapkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, termasuk kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) serta langkah-langkah penghematan energi lainnya.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (31/3/2026).
Dia mengajak masyarakat umum agar tetap tenang dan produktif menghadapi dinamika yang ada saat ini.
"Apa yang disampaikan di sini, sifatnya dinamis nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan pemerintah secara cepat," tambahnya.
WFH untuk ASN hingga swasta
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah menerapkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang akan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Mengutip astakom.com, secara garis besar, pemerintah menerapkan kebijakan WFH yang akan diterapkan untuk ASN dan pihak swasta yang disertai efisiensi mobilitas.
Bagi sektor swasta akan diatur lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha yang mencakup efisiensi penggunaan energi tempat kerja.
Terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan untuk melakukan WFH untuk pelayanan publik yaitu kesehatan, keamanan dan kebersihan serta sektor strategi termasuk industri, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, transportasi, logistik, perdagangan dan keuangan.
Sekolah dilaksanakan luring
Bagi kegiatan belajar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah tetap dilaksanakan secara luring.
Terkait perguruan tinggi, untuk mahasiswa semester empat ke atas akan menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Airlangga juga menegaskan bahwa keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi nasional yang lebih tangguh.
Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, yang akan mulai berlaku hari ini, Rabu (1/4/2026) dan dievaluasi dalam dua bulan ke depan.
