astakom.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan perilaku koruptif bisa berdampak besar bagi masyarakat, khususnya bencana alam.
Bencana hingga kebijakan yang bermasalah disebut bisa muncul karena perilaku koruptif. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
“Perilaku koruptif dampaknya sangat dahsyat. Banyak bencana alam dan persoalan kebijakan yang kita hadapi hari ini tidak lepas dari perilaku koruptif di belakangnya,” kata Fitroh, yang dikutip Rabu (9/12/2025).
Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi
Karenanya, KPK merasa pendidikan antikorupsi penting dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan bersandingan dengan pencegahan dan penindakan.
“Penindakan hanya satu bagian karena itu ada yang namanya trisula: pendidikan, pencegahan, penindakan,” ucap Fitroh.
Fitroh memastikan KPK akan terus memperkuat kolaborasi untuk mendorong sistem pendidikan antikorupsi yang efektif. ia berharap masyarakat tidak hanya melihat KPK dari aspek penindakan.
“Kami ingin masyarakat melihat bahwa KPK tidak hanya menangkap orang, tetapi juga mengampanyekan dampak korupsi dan memperkuat sistem pendidikan antikorupsi,” sebutnya.
KPK Awasi Anggaran Pemerintah untuk Bencana
Melansir astakom.com, KPK menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran pemerintah untuk bencana alam yang terjadi di 3 provinsi di pulau Sumatera.
Salah satu alasan KPK berencana melakukan upaya tersebut karena banyaknya kementerian/lembaga yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Gen Z Takeaway
KPK ngingetin kalau korupsi itu efeknya real, bisa bikin bencana makin parah dan kebijakan makin amburadul. Karena itu, mereka gas pendidikan antikorupsi biar nggak cuma fokus nangkep orang, tapi bangun budaya jujur dari awal. KPK juga bakal ngawasin ketat anggaran bencana di Sumatera supaya setiap bantuan benar-benar sampai ke warga yang butuh.
