Direstui Presiden Prabowo, Netizen: Ketegasan Menhut Raja Juli Cabut Izin 20 Perusahaan Hutan
Reporter: Shintya
astakom.com, Jakarta — Dalam upaya menjaga kelestarian alam dan memastikan penataan kelola yang tepat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menyatakan siap melakukan revokasi izin.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Menurutnya, KLKH hanya perlu menunggu izin dari Presiden Prabowo untuk merealisasikan langkah tersebut.
“Kami di Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang bekerja buruk,” kata Raja Juli saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, kemarin (4/12/2025).
Kementerian Kehutanan menemukan dugaan penyalahgunaan izin, termasuk praktik penerbangan ilegal dan pelanggaran tata kelola pada sejumlah perusahaan yang kini sedang dalam proses hukum. Menurut Raja Juli, 20 perusahaan tersebut menguasai sekitar 750.000 hektare lahan, termasuk di wilayah Sumatera.Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan untuk membenahi sektor kehutanan agar pengawasan dapat diperketat dan praktik yang merusak lingkungan dapat dihentikan.
Suspek: Perusahaan PBPH Ikut Dalangi Banjir Sumatera?
Beberapa perusahaan yang sedang diusut tersebut diketahui beroperasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.“Yang 750.000 hektare itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir,” ujarnya.
Dari 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut tadi, 12 di antaranya terindikasi menjadi penyebab yang memperparah banjir di Sumatera.
“Ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi sekali lagi, terindikasi berkontribusi terhadap banjir,” tambahnya.
Hingga saat ini, Raja Juli belum membeberkan nama-nama perusahaan yang sedang dalam proses pengusutan hukum tersebut. (shnty/aSP)
