astakom.com Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).
Prabowo menyampaikan bahwa dalam delapan bulan pelaksanaannya, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
“Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari,” kata Prabowo.
Presiden memaparkan, hingga saat ini telah terbentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Program tersebut juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.
“Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak di sekolah meningkat per hari ini sudah ada 5.800 SPPG di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, MBG bukan semata program sosial, melainkan pondasi strategis untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. “PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa,” ucapnya.
Ia menyebut peningkatan angka kehadiran siswa di sekolah dan perbaikan prestasi belajar sebagai indikator awal keberhasilan program.
Walau baru berjalan delapan bulan, Prabowo menekankan bahwa capaian Indonesia sudah melampaui kecepatan banyak negara lain.
“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis setiap hari. Kita kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak banyak yang bisa kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Sidang Tahunan ini dihadiri jajaran pimpinan lembaga negara, anggota DPR, DPD, serta seluruh anggota kabinet pemerintahan
