astakom, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa isu transisi energi dan perubahan iklim bukan sekadar tuntutan global, melainkan prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama dalam upaya menyelamatkan ketahanan pangan, ekonomi, dan masa depan yang berkelanjutan.
Dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (26/7), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyoroti ancaman nyata perubahan iklim terhadap sistem pangan nasional.
“Perubahan iklim dapat merusak ketahanan pangan kita. Anomali cuaca yang terus-menerus bisa membuat Indonesia impor beras terus,” ujar Zulhas, sapaan akrabnya, dikutip astakom.com, Minggu (27/7).
Ia menekankan bahwa transisi energi dan iklim harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Namun, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Zulhas mendorong agar forum COP30 di Belém, Brasil, pada November mendatang menjadi ruang kolaborasi global yang konkret dan adil.
“Mitigasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan baru,” tegasnya.
Zulhas juga menyoroti masih minimnya pendanaan iklim bagi negara berkembang. Ia menyebut pasar karbon sukarela sebagai peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut.
Indonesia, kata dia, memiliki potensi nature-based solution hingga 1,5 gigaton CO₂ ekuivalen per tahun atau senilai 7,1 miliar dolar AS, namun saat ini baru kurang dari 3 persen yang masuk ke pasar karbon.
Sejumlah capaian konkret juga dipaparkan. Laju deforestasi Indonesia tercatat berada di tingkat terendah dalam dua dekade, sementara 600 ribu hektare mangrove telah direstorasi dari target 3,3 juta hektare.
Selain itu, pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan bioenergi mulai menggantikan pembangkit berbasis fosil di sejumlah wilayah, terutama di Indonesia Timur.
“Indonesia bahkan berhasil melakukan pengurangan emisi sebesar 36,7 persen atau 608 metrik ton CO₂ ekuivalen dibandingkan dengan business as usual. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi sembari tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi, terutama melalui dokumen komitmen iklim Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan Second NDC yang dijadwalkan dirilis akhir tahun ini, yang tetap berfokus pada sektor pangan, kehutanan, dan energi.
