Peduli UMKM, Legislator Jefry Romdonny Dorong OJK Sederhanakan Regulasi Pembiayaan

astakom, Mataram – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Jefry Romdonny kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal itu ia ungkapkan usai Kunjungan Kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jefry menyatakan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.

“UMKM adalah ujung tombak ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kami mendorong OJK untuk mempercepat penyusunan dan penerapan regulasi yang memudahkan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM, khususnya di daerah seperti NTB,” ujar Jefry.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi agar pelaku UMKM tidak terbebani oleh prosedur yang berbelit-belit dan sulit dipenuhi.

“Regulasi yang terlalu kompleks justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha kecil. Kami mendorong OJK untuk melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan aturan agar ada Kepastian Hukum serta kemudahan dalam penyaluran kredit UMKM,” tambahnya.

Dalam diskusi bersama perwakilan OJK, Jefry juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam memperluas literasi keuangan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka lebih siap mengakses pembiayaan formal.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI, khususnya Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi sektor jasa keuangan benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Dengan dukungan dari OJK, Jefry optimistis bahwa pelaku UMKM di NTB dan daerah lainnya bisa mendapatkan akses permodalan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, guna memperkuat struktur Ekonomi nasional dari bawah.

Selain anggota DPR RI, kunjungan spesifik komisi kali ini dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengawasan dan sinergi dalam mendukung sektor UMKM di daerah.