Harvard Gugat Pemerintahan Trump
Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan Trump atas larangan pendaftaran mahasiswa internasional yang dinilai sebagai bentuk pembalasan politik tidak konstitusional.
Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan Trump atas larangan pendaftaran mahasiswa internasional yang dinilai sebagai bentuk pembalasan politik tidak konstitusional.
Parade militer berskala besar yang akan digelar di ibu kota Amerika Serikat untuk memperingati ulang tahun ke-250 Angkatan Darat AS pada 14 Juni 2025 diperkirakan akan menghabiskan dana hingga $45 juta atau setara Rp700 miliar.
Hubungan politik yang selama ini erat antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah mengalami ketegangan serius, menyusul perbedaan pandangan soal kebijakan terhadap Iran dan konflik di Gaza, demikian dilaporkan pada hari Minggu (11/5).
astakom, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ia laku
Mahkamah Agung Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah memutuskan untuk mengizinkan larangan terhadap anggota militer transgender berlaku sementara gugatan hukum atas kebijakan tersebut masih berlangsung.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait Kanada. Dalam wawancaranya bersama program Meet the Press NBC yang tayang pada Minggu (4/5) kemarin.
Menko Airlangga memastikan bahwa Amerika Serikat (AS) melalui USTR (<em>United States Trade Representative</em>), atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat telah menyetujui pembentukan mekanisme perundingan yang lebih erat dengan Indonesia, yang diikat dalam kerahasiaan melalui penandatanganan <em>Non-Disclosure Agreement</em> (NDA).
Trump menyampaikan pernyataan tegas yang menyerukan penghentian segera serangan militer Rusia.
“Jika jalan yang jelas menuju perdamaian tidak segera muncul, Amerika Serikat akan mundur dari upaya untuk menengahi perdamaian,” kata Rutte
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mendukung Pemerintah Indonesia yang memilih negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Pemerintah Amerika Serikat (AS).