Tiga Negara Eksportir Fosil Ini Jadi Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia, Posisi Australia Disorot di COP31

Jumat, 20 November 2026 | 12:07 WIB
Tiga Negara Eksportir Fosil Ini Jadi Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia, Posisi Australia Disorot di COP31
14 unit e-RTG bertenaga listrik guna menekan ketergantungan bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi karbon operasional terminal. [astakom/str-Ahmad Khusaini]

astakom.com, Jakarta - Rusia, Arab Saudi, dan Australia tercatat sebagai tiga negara pengekspor bahan bakar fosil dengan kontribusi emisi karbon dioksida (CO2) terbesar sepanjang sejarah. Analisis terhadap aktivitas ekspor batu bara, minyak, dan gas sejak 1850 mengungkap bahwa ketiga negara tersebut bertanggung jawab atas puluhan gigaton emisi CO2 dari pembakaran energi fosil yang mereka jual ke luar negeri.

Mengutip laporan The Guardian, Jumat (20/11/2026) yang menelaah data analisis Carbon Brief, Rusia menduduki peringkat teratas dengan sumbangan lebih dari 70 gigaton CO2 hingga akhir 2025. Besarnya cadangan batu bara, minyak, dan gas menjadikan Rusia sebagai salah satu eksportir energi fosil raksasa di dunia.

Arab Saudi menyusul di urutan kedua dengan sekitar 60 gigaton CO2 dari ekspor bahan bakar fosilnya. Selain dikenal sebagai produsen minyak dan gas utama global, negara ini juga kerap dinilai menghambat kesepakatan dalam konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, posisi ketiga ditempati Australia dengan kontribusi lebih dari 25 gigaton CO2, unggul tipis di atas Venezuela.

Berbeda dari metode konvensional yang menghitung emisi berdasarkan lokasi gas dilepaskan ke atmosfer,perhitungan Carbon Brief ini mengalokasikan tanggung jawab emisi berdasarkan negara tempat bahan bakar fosil diekstraksi. Dengan pendekatan tersebut, negara pengekspor yang tampak rendah emisi secara domestik ternyata menyimpan jejak karbon historis yang masif. Meski demikian, Amerika Serikat dan China tetap memegang tanggung jawab historis lebih besar secara keseluruhan karena mengimpor sekaligus membakar pasokan energi fosil produksi dalam negeri dalam jumlah besar.

Kontradiksi peran Australia di tengah perundingan COP31

Temuan ini memicu sorotan tajam karena Australia tengah menjabat sebagai presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang memasuki pekan kedua di Turki. Hingga kini, Negeri Kanguru belum menetapkan tenggat penghentian penggunaan maupun ekspor bahan bakar fosil, yang menopang sekitar dua perlima perekonomian ekspornya.

Koordinator Make Polluters Pay International Coalition, Louise Hutchins, menilai data tersebut membongkar ketimpangan dalam negosiasi iklim global. Menurutnya, negara-negara yang meraup keuntungan besar dari energi fosil masih memegang kendali politik krusial dalam forum yang berbasis konsensus.

"Analisis ini memberi tahu banyak hal tentang apa yang salah dalam negosiasi iklim. Di COP31, pemerintah mengklaim tidak memiliki cukup dana untuk mengatasi krisis iklim, sementara Australia, Rusia, dan Arab Saudi, yang telah mengumpulkan kekayaan dari bahan bakar fosil, terus memegang kekuatan politik yang menentukan dalam proses yang berbasis konsensus ini," ujar Hutchins.

Ia menambahkan bahwa kontribusi Australia terhadap pemanasan global membengkak lebih dari dua kali lipat jika emisi ekspor turut dihitung, di saat negara tersebut memimpin perundingan pendanaan iklim yang kembali menemui jalan buntu.

"Negara-negara kaya, berkuasa, dan pihak-pihak yang meraup keuntungan harus bertanggung jawab. Mereka yang memperoleh kekayaan dari bahan bakar fosil harus membayar kerusakan yang ditimbulkan," katanya.

Beda sikap soal transisi energi dan izin tambang jangka panjang

Perdebatan soal penghentian bahan bakar fosil semakin memanas di COP31. Meski kesepakatan COP28 di Dubai pada 2023 menyerukan transisi global dari energi fosil, belum ada jadwal maupun peta jalan yang mengikat. Pada Senin, Australia merilis rancangan awal hasil COP31 yang memuat seruan "transisi segera dari bahan bakar fosil dalam sistem energi".

Namun, sikap sejumlah negara seperti Arab Saudi justru mengeras, terlebih ketidakhadiran Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dinilai mengurangi tekanan kompromi. Pengamat memprediksi seruan transisi segera itu sulit bertahan utuh pada draf berikutnya, apalagi Arab Saudi, Rusia, dan sekutunya di kelompok Arab menentang penerbitan dokumen kesimpulan utama atau cover text.

Di sisi lain, lembaga kajian Climate Analytics pada Selasa merilis analisis terpisah yang menunjukkan Australia belum berencana membatasi ekstraksi fosil domestiknya. Izin tambang batu bara masih diterbitkan untuk proyek yang beroperasi hingga 2088, jauh melampaui target net zero pertengahan abad ini. CEO Climate Analytics, Bill Hare, menilai langkah itu bertolak belakang dengan klaim iklim pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese, yang di dalam negeri juga menghadapi tekanan politik dari Partai One Nation penentang target nol emisi bersih.

"Jelas sekali Australia tidak 'melakukan bagiannya' seperti yang diklaim perdana menterinya di Turki pekan lalu," kata Hare.

"Posisi pemerintah sangat bertentangan ketika mereka mendorong ambisi iklim di luar negeri, tetapi merencanakan ekspor bahan bakar fosil secara berkelanjutan, dengan persetujuan tambang batu bara dan ladang gas yang mengunci produksi selama puluhan tahun."

Pembelaan Arab Saudi dan desakan penutupan keran fosil

Merespons laporan tersebut, perwakilan Kementerian Energi Arab Saudi menolak tudingan tanggung jawab atas emisi dari energi yang diekspor. Mereka menegaskan wilayahnya hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total emisi CO2 historis global, sedangkan keputusan pemakaian dan pengelolaan emisi berada di tangan negara pengimpor.

"Arab Saudi mengekspor minyak ke berbagai negara di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Negara-negara tersebut menentukan bagaimana minyak digunakan, teknologi apa yang diterapkan,dan bagaimana emisi yang dihasilkan dikelola. Karena itu, akan menyesatkan jika tanggung jawab atas emisi tersebut dibebankan kepada negara pengekspor, sementara peran pihak yang mengonsumsi bahan bakar diabaikan," kata perwakilan kementerian tersebut kepada The Guardian.

Meski begitu, Arab Saudi mengklaim tetap berupaya menekan emisi produksi dengan merujuk penelitian di jurnal Science serta data Badan Energi Internasional (IEA) yang menunjukkan intensitas karbon dan metana operasi migas mereka tergolong rendah. Sementara itu, tanggapan dari pihak Australia dan Rusia masih dinantikan.

Desakan keras juga datang dari CEO Friends of the Earth, Asad Rehman, yang meminta negara-negara kaya segera mengakhiri ketergantungan pada energi fosil melalui dukungan pendanaan publik dan transfer teknologi yang adil bagi negara terdampak krisis iklim.

"Sudah waktunya tarian mematikan antara produsen bahan bakar fosil dan pihak-pihak yang terjebak dalam ketergantungan pada minyak dan gas berakhir. Kita harus menutup keran bahan bakar fosil dan mendorong negara-negara kaya untuk berkomitmen pada penghentian penggunaannya secara adil, cepat, dan didanai sepenuhnya," kata Rehman. (RaM)

Gen Z Takeaway

Analisis Carbon Brief ngebongkar fakta bahwa Rusia, Arab Saudi, dan Australia adalah tiga negara eksportir bahan bakar fosil penyumbang emisi CO2 terbesar sejak 1850 kalau dihitung dari tempat energinya ditambang. Temuan ini bikin posisi Australia di KTT Iklim COP31 Turki jadi sorotan tajam karena di satu sisi mereka memimpin perundingan transisi energi, tapi di sisi lain masih ngasih izin tambang batu bara sampai tahun 2088. Sementara Arab Saudi langsung pasang badan nolak disalahin dengan alasan negara pembelilah yang bertanggung jawab atas pembakaran minyak tersebut, para aktivis iklim terus mendesak negara-negara kaya buat segera nutup keran energi fosil secara adil dan gak cuma janji manis doang.

Emisi Karbon Pabrik energi terbarukan Energi Baru Terbarukan

Infografis

Terkini