Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Sindir Listyo Cs: Rekan Bawa Alat Sadap Ternyata Menyadap Kita dari Belakang
astakom.com, Jakarta - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ikut angkat suara menanggapi kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan sejumlah perwira tinggi polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto serta berbagai lembaga, termasuk institusi Kejaksaan.
Febrie mengaku menyayangkan terjadinya praktik tersebut. Menurutnya, di tengah upaya bersama memperbaiki negara, Kejaksaan dan Polri seharusnya saling bekerja sama dan mendukung dalam menuntaskan berbagai persoalan.
"Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik," ujar Febrie saat ditemui di sela sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, dikutip media nasional, Kamis (19/11/2026).
Singgung “rekan" yang menyadap dari belakang
Dalam pernyataannya, Febrie juga menyinggung posisi Polri sebagai mitra dalam penanganan perkara hukum, namun justru diduga terlibat aksi penyadapan terhadap pihak Kejaksaan.
"Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu," tuturnya.
Saat ditanya apakah dirinya termasuk salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan, Febrie mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Meski begitu, ia menduga gerak-geriknya sudah diikuti sejak 2024 sembari menyinggung perkara yang menjeratnya.
"Saya tidak bisa jawab. Coba tanya ke sana saja. Ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?" kata Febrie.
Ungkit insiden di Cipete sejak 2024
Febrie juga mengaitkan dugaannya tersebut dengan peristiwa lama di kawasan Cipete saat timnya tengah menjalankan tugas penindakan. Kala itu, anggota pengamanannya sempat mengamankan anggota Densus yang berada di lokasi.
"Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya," sambung Febrie.
Kejaksaan masuk daftar sasaran empat jenderal tersangka
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) memang membeberkan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu target penyadapan ilegal oleh para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Selain Presiden Republik Indonesia dan lingkar Istana, daftar sasaran dalam materi penyidikan tersebut mencakup kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai dan tokoh politik, gubernur,kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa. Suyudi menegaskan daftar tersebut murni bagian dari penyidikan dan bukan berarti pihak-pihak yang disadap terlibat tindak pidana.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri telah menetapkan sekaligus menahan empat perwira tinggi Polri. Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. (RaM)
Gen Z Takeaway
eks Jampidsus Febrie Adriansyah ngasih sentilan keras soal kasus penyadapan ilegal yang menyeret empat jenderal polisi, karena bukannya saling bahu-membahu beresin negara, rekan sesama penegak hukum yang pegang alat sadap malah menyadap Kejaksaan dari belakang. Sambil ngungkit insiden lama di Cipete dan menduga dirinya udah diikutin sejak 2024 pas lagi kencang-kencangnya melakukan penindakan, pernyataan Febrie ini makin nyambung sama keterangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebelumnya yang membenarkan kalau Kejaksaan emang masuk daftar sasaran penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bareng tiga jenderal lainnya.









