Terungkap di Sidang Silmy Karim Modus Pungli Izin Tinggal WNA: Setor hingga Rp130 Juta Biar Dokumen Nggak Mandek
astakom.com, Jakarta - Persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, kembali memanas. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026), praktik pungutan liar di balik layar perizinan tenaga kerja asing (TKA) dibongkar langsung oleh saksi dari pihak swasta.
Adalah Joko Mulyono, Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, yang blak-blakan mengaku terpaksa menyetorkan uang tunai puluhan hingga ratusan juta rupiah secara rutin kepada oknum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Dokumen mandek berujung “biaya tambahan" Rp 1 juta
Cerita ini bermula saat permohonan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diajukan perusahaan Joko tak kunjung keluar. Ketika mengecek kendala tersebut kepada terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Joko justru dihadapkan pada syarat tak resmi berupa biaya tambahan Rp 1 juta untuk setiap permohonan TKA.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, kurang lebih Rp 1 juta," ujar Joko saat bersaksi di hadapan majelis hakim.
Transaksi tunai tanpa jejak transfer selama 3 tahun
Skema penagihan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu berjalan rapi lewat terdakwa Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS) yang menghubungi mantan karyawan Joko, Nur Adib. Dari laporan Nur Adib itulah Joko rutin menyetor uang setiap satu hingga dua bulan sekali dengan nominal mencapai Rp 80 juta sampai Rp 130 juta.
Untuk menghindari jejak perbankan, seluruh setoran yang berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025 tersebut wajib diserahkan secara tunai. Joko menyiasatinya dengan mematok tarif Rp 2,5 juta kepada klien, lalu menyisihkan Rp 1 juta untuk disetor ke Ditjen Imigrasi. Langkah ini terpaksa ia ambil karena khawatir Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kliennya tidak diproses dan berujung komplain.
Aliran dana pemerasan Rp 168,9 miliar ke sejumlah pejabat
Kesaksian Joko menjadi potongan puzzle penting dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Silmy Karim. Mantan Dirjen Imigrasi yang juga sempat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu didakwa melakukan pemerasan berjamaah terhadap para pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar.
Berdasarkan surat dakwaan jaksa, uang hasil pemerasan tersebut mengalir ke kantong pribadi Silmy sebesar Rp 1,2 miliar serta memperkaya sejumlah jajaran Ditjen Imigrasi lainnya, yakni:
- Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sekitar Rp 50,96 miliar.
- Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi sekitar Rp 16,30 miliar.
- Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra sekitar Rp 6,53 miliar.
- Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sekitar Rp 4,24 miliar.
- Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji sekitar Rp 2,88 miliar.
- Plt Dirjen Imigrasi 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp 500 juta.
Tak cukup sampai di situ, Silmy juga dijerat dakwaan gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar yang terbagi atas uang tunai Rp 2,5 miliar dan kepemilikan saham atas namanya di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar. (RaM)
Gen Z Takeaway
Sidang lanjutan eks Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta makin ngebuka kedok praktik pungli pengurusan izin tinggal WNA setelah saksi bernama Joko Mulyono ngaku rutin setor uang tunai Rp 80 juta sampai Rp 130 juta tiap satu atau dua bulan sejak 2022 hingga 2025 biar dokumen KITAS kliennya nggak mandek. Skema pungutan liar Rp 1 juta per permohonan tanpa lewat transfer bank ini sejalan sama dakwaan KPK soal praktik pemerasan berjamaah senilai Rp 168,9 miliar serta gratifikasi uang dan saham Rp 33,8 miliar yang ikut dinikmati Silmy maupun sederet pejabat Ditjen Imigrasi lainnya.









