Komitmen Pemda Barito Timur Siapkan 15 Hektare Lahan Sekolah Rakyat

astakom.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Langkah proaktif pemerintah daerah ini bertujuan memperluas pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Kehadiran fasilitas pendidikan berasrama tersebut diharapkan menjadi solusi konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Pemerataan akses di wilayah DAS Barito dan kesiapan lahan daerah

Bupati Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat dinantikan masyarakat Barito Timur demi mengejar ketertinggalan infrastruktur pendidikan. Hingga saat ini, sebaran fasilitas pendidikan unggulan tersebut dinilai belum merata menjangkau seluruh zona wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas.

“Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Muhammad Yamin, dikutip dari laman Kemensos.

Terkait kesiapan teknis, Yamin memastikan pemerintah kabupaten telah mengalokasikan lahan seluas 15 hektare yang berstatus resmi sebagai aset milik daerah. Lokasi tersebut dinilai sangat ideal untuk kompleks pendidikan karena memiliki kontur tanah landai, ketersediaan sumber air bersih, serta akses jalan yang memadai.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut positif inisiatif cepat dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menghadirkan minimal satu unit Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.

“Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun,” kata Agus Jabo memberikan kepastian kepada jajaran pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur segera merampungkan kelengkapan administrasi pertanahan agar proses pengusulan dapat langsung diproses. Sertifikat kepemilikan lahan wajib berstatus definitif atas nama pemerintah daerah dan sudah dipisahkan sesuai luasan area pembangunan.

Ia juga menerangkan bahwa pemanfaatan lahan akan menggunakan mekanisme pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial, bukan melalui skema hibah. Apabila operasional Sekolah Rakyat telah berjalan mandiri dan stabil, seluruh aset lahan tersebut bakal dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya mengapresiasi luas lahan usulan Barito Timur yang melampaui standar minimal.

Target kapasitas 2.500 siswa dan ekosistem pengentasan kemiskinan

Lebih lanjut, Agus Jabo memaparkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target 200 unit setiap tahun. Dari target tersebut, sebanyak 100 unit sekolah tercatat telah rampung dibangun, sedangkan tahap berikutnya tengah disiapkan dengan penyesuaian kapasitas tampung.

Pemerintah kini meningkatkan kapasitas masing-masing Sekolah Rakyat agar mampu menampung hingga 2.500 siswa, melonjak signifikan dibandingkan perencanaan awal yang hanya 1.000 siswa. Perubahan skala daya tampung ini turut memengaruhi kebutuhan anggaran serta penyusunan rancangan tata ruang kompleks pendidikan secara menyeluruh.

“Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya mendorong percepatan verifikasi berkas administrasi.

Selain menyediakan fasilitas pendidikan berasrama gratis, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen terpadu pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga siswa. Anak-anak memperoleh jaminan pendidikan dan pengasuhan optimal di asrama, sementara orang tua mereka dibekali program pemberdayaan ekonomi serta bantuan perbaikan hunian.

“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkasnya menutup arahannya terkait visi besar transformasi kesejahteraan rakyat. (ACwan/RaM)

Gen Z Takeaway

Pemkab Barito Timur beneran gerak sat-set nyiapin 15 hektare lahan siap bangun demi ngebuka akses Sekolah Rakyat perdana di zona DAS Barito! Apalagi dengan kapasitas baru yang di-upgrade sampai 2.500 siswa plus paket lengkap pemberdayaan orang tua, program ini bakal jadi game changer nyata buat ngangkat derajat keluarga prasejahtera di Kalimantan Tengah!