Wapres Mengundurkan Diri: Begini Mekanisme Pemilihan Penggantinya Menurut UUD 1945
astakom.com, Jakarta - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lagi ramai diperbincangkan. Topik ini pun memancing banyak pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya, kalau Wapres mundur, siapa yang bakal mengisi kursi RI 2?
Apakah Presiden Prabowo Subianto bisa langsung menunjuk penggantinya? Atau harus ada pemilihan umum ulang supaya rakyat bisa memilih Wapres baru?
Ternyata, jawabannya sudah ada dalam UUD 1945. Jadi, kalau jabatan Wakil Presiden sampai kosong di tengah masa pemerintahan, proses penggantinya nggak bisa dilakukan asal tunjuk.
Ada aturan konstitusi yang harus dilewati. Mulai dari pengajuan pengunduran diri, Presiden mengusulkan dua nama calon, sampai akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih siapa yang bakal menjadi Wapres berikutnya.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga sempat menjelaskan mekanisme tersebut pada Selasa, 10 November 2026, menyusul kabar mengenai niatan Gibran untuk mundur dari jabatannya.
Nah, biar nggak salah paham, yuk kenali bagaimana sebenarnya aturan pergantian Wakil Presiden menurut konstitusi Indonesia.
Kalau Wapres mundur, apa yang bakal terjadi?
Sebelum masuk ke urusan siapa penggantinya, kita perlu tahu dulu kalau posisi Wakil Presiden itu bukan sekadar jabatan pendamping Presiden.
Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Artinya, Wapres punya peran penting dalam sistem pemerintahan. Makanya, kalau posisi ini sampai kosong, negara harus punya mekanisme untuk mengisinya kembali.
Tapi, ada hal yang perlu dibedakan. Menyampaikan niat untuk mundur, mengirim surat pengunduran diri, dan resmi berhenti dari jabatan itu bukan hal yang sama. Semua punya tahapan dan konsekuensi hukum masing-masing.
Dalam penjelasannya, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
Setelah surat diterima dan diproses, MPR akan memberitahukan kepada Presiden bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Dari sinilah proses pencarian pengganti bisa dimulai.
Jadi, meskipun isu pengunduran diri sedang ramai dibahas, bukan berarti kursi Wapres otomatis langsung kosong hanya karena ada kabar atau pernyataan niat untuk mundur. Tetap harus ada proses resmi sesuai aturan yang berlaku.
Siapa yang punya hak memilih wapres pengganti?
Kalau Wapres mundur, apakah Presiden Prabowo Subianto bisa langsung memilih orang yang dianggap cocok untuk menggantikannya? Jawabannya: nggak bisa sembarangan!
Memang, Presiden punya kewenangan untuk mengusulkan nama calon pengganti. Tapi, keputusan siapa yang akhirnya duduk di kursi RI 2 tetap berada di tangan MPR. Aturan ini tertulis jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Isinya menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wapres baru dari dua nama yang diajukan Presiden.
Kalau disederhanakan, alurnya begini:
- Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
- MPR menggelar sidang untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut.
- Calon yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi Wakil Presiden pengganti.
Jadi, Presiden memang punya hak untuk menentukan siapa saja yang masuk daftar calon. Tapi, bukan berarti Presiden bisa langsung menunjuk satu orang dan menjadikannya Wapres.
Tetap ada proses pemilihan di MPR. Dengan mekanisme ini, pengisian jabatan Wakil Presiden nggak cuma bergantung pada keputusan satu orang, tetapi harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan konstitusi.
Tahapan pemilihan wapres pengganti
Nah, ternyata proses pergantian Wakil Presiden juga nggak sesimpel mengirim dua nama, lalu langsung voting.
Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai calon terpilih resmi menduduki kursi RI 2.
Ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3.
Biar lebih gampang dipahami, ini urutannya:
1. Wapres mengajukan pengunduran diri
Tahap pertama dimulai dari Wakil Presiden yang ingin mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
Jadi, nggak cukup cuma menyampaikan keinginan secara lisan atau lewat pernyataan di media.
2. MPR memproses pengunduran diri
Setelah surat diterima dan diproses, MPR akan memberitahukan kepada Presiden bahwa terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pemberitahuan ini menjadi bagian dari proses konstitusional untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
3. Presiden mengusulkan dua nama calon
Setelah ada kekosongan jabatan, Presiden punya tugas mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Dua nama tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan yang dibutuhkan.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU MD3, usulan calon harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
4. Kedua calon harus menyatakan kesediaan
Nama yang diajukan Presiden juga nggak bisa langsung dipilih begitu saja.
Kedua calon harus menyampaikan pernyataan bahwa mereka bersedia dicalonkan sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan ini menjadi salah satu persyaratan sebelum pemilihan dilakukan.
5. MPR mulai melakukan pemilihan
Kalau semua persyaratan sudah lengkap, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Di sinilah anggota MPR menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang bakal menjadi Wapres berikutnya.
6. Calon dengan suara terbanyak jadi pemenang
Dari hasil pemungutan suara, calon yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden pengganti.
Artinya, keputusan akhir bukan berada di tangan Presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR.
7. Bagaimana kalau hasil suaranya seri?
Ternyata, aturan juga sudah mengantisipasi kemungkinan kalau kedua calon mendapatkan jumlah suara yang sama.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, kalau hasil pemilihan menunjukkan suara imbang, pemungutan suara harus diulang satu kali.
Tapi, bagaimana kalau setelah diulang hasilnya masih tetap seri?
Nah, kalau situasi ini terjadi, Presiden berhak memilih salah satu dari dua calon yang sebelumnya sudah diajukan.
8. Wapres terpilih resmi dilantik
Setelah proses pemilihan selesai dan satu nama ditetapkan sebagai pemenang, MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan Pasal 47 UU MD3.
Setelah dilantik, calon tersebut resmi menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.
Jadi, prosesnya cukup panjang, ya. Ada pengunduran diri, pengajuan calon, pemilihan, sampai pelantikan. Nggak bisa langsung tunjuk orang dan besoknya sudah resmi jadi Wapres.
Berapa lama proses penggantian wakil presiden?
Kalau bicara soal waktu, ternyata konstitusi juga sudah memberikan batas yang jelas.
Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden harus mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan. Artinya, proses pergantian ini nggak boleh dibiarkan menggantung terlalu lama.
Negara sudah punya batas waktu agar kursi Wakil Presiden bisa kembali terisi dan roda pemerintahan tetap berjalan.
Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan bahwa secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam UUD 1945.
Tapi, perlu dicatat juga bahwa batas 60 hari dalam konstitusi berkaitan dengan penyelenggaraan sidang pemilihan setelah terjadinya kekosongan jabatan. Sedangkan batas pengajuan dua nama oleh Presiden diatur lebih lanjut dalam UU MD3.
Jadi, kedua batas waktu tersebut punya tahapan masing-masing dan nggak boleh dicampuradukkan.
Apakah rakyat harus ikut pemilu ulang?
Jawabannya: nggak perlu!
Memang, dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.
Tapi, aturan tersebut berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu reguler. Kalau terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan, mekanismenya berbeda.
Konstitusi sudah menyediakan aturan khusus melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam kondisi ini, MPR yang bertugas memilih Wapres baru dari dua nama yang diajukan Presiden.
Jadi, masyarakat nggak perlu mengulang pemilu nasional hanya untuk mengisi kursi Wakil Presiden yang kosong.
Lalu, apakah Wapres pengganti bakal mendapatkan masa jabatan lima tahun lagi? Ternyata juga nggak begitu. Wakil Presiden yang terpilih hanya akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Misalnya, kalau penggantian terjadi saat pemerintahan sudah berjalan dua tahun, Wapres baru akan melanjutkan masa jabatan yang tersisa, bukan mendapatkan periode lima tahun dari awal.
Wapres mundur dan dimakzulkan, apa bedanya?
Sekilas, dua kondisi ini mungkin terlihat sama karena sama-sama bisa membuat jabatan Wakil Presiden kosong.
Tapi, jangan sampai tertukar. Pengunduran diri dan pemakzulan alias impeachment merupakan dua hal yang berbeda.
Kalau Wapres mengundurkan diri, berarti keputusan tersebut berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan. Mekanisme pengisian penggantinya mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, kalau Wapres dimakzulkan, prosesnya jauh lebih panjang karena melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Aturannya terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam mekanisme pemakzulan, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi tertentu yang menjadi alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pendapat tersebut kemudian harus diperiksa dan diputus oleh MK. Kalau MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna DPR sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
MPR kemudian mengambil keputusan melalui sidang dengan memenuhi ketentuan kehadiran dan jumlah suara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Jadi, bedanya cukup jelas:
- Pengunduran diri berasal dari keinginan pejabat yang bersangkutan untuk berhenti dari jabatannya.
- Sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Keduanya memang bisa berujung pada pergantian Wapres, tapi jalur yang ditempuh berbeda.
Kalau wapres mundur, apakah presiden ikut berhenti?
Tenang, kalau hanya Wakil Presiden yang mengundurkan diri, bukan berarti Presiden juga harus ikut turun dari jabatannya. Presiden tetap menjalankan tugas dan kewenangannya seperti biasa.
Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Artinya, ketika posisi Wapres kosong, pemerintahan tetap berjalan. Presiden masih bisa menjalankan tugasnya sambil menunggu proses pemilihan pengganti melalui MPR.
Tapi, ceritanya bakal berbeda kalau Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa menjalankan kewajibannya.
Dalam kondisi tersebut, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selanjutnya, MPR harus menggelar sidang paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.
Calon yang dipilih berasal dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Jadi, konstitusi sudah punya aturan untuk berbagai kemungkinan. Mulai dari hanya Wapres yang mundur sampai Presiden dan Wapres sama-sama nggak bisa menjalankan tugasnya. (hPs/aNs)
Gen Z Takeaway
Intinya, kalau Wakil Presiden mengundurkan diri, kursi RI 2 nggak bisa langsung diisi orang pilihan Presiden begitu saja. Ada mekanisme yang wajib dijalankan sesuai UUD 1945. Presiden harus mengajukan dua nama calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya melalui sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Masyarakat juga nggak perlu ikut pemilu ulang karena proses penggantian Wapres di tengah masa jabatan sudah punya jalur khusus melalui MPR. Jadi, siapa pun yang nantinya mengisi kursi Wakil Presiden harus mengikuti aturan konstitusi. Nggak bisa asal tunjuk, nggak bisa asal lantik, dan yang paling penting, pemerintahan tetap harus berjalan. Karena dalam negara demokrasi, pergantian pejabat negara bukan soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi siapa yang dipilih melalui mekanisme yang sah menurut konstitusi.









