Gerindra Desak Polri Dalami Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Keterlibatan Pihak Lain Disorot
astakom.com, Jakarta — Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperluas penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau insubkoordinasi dalam pemerintahan.
"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Minggu (08/11/2026).
Menurut Kamrussamad, pendalaman perkara perlu mencakup masa jabatan mantan Kapolri LSP yang kini telah berstatus tersangka. Ia mendorong penyidik menelusuri berbagai kemungkinan selama enam tahun LSP memimpin institusi kepolisian.
Dugaan campur tangan asing ikut jadi perhatian
Kamrussamad juga meminta penyidik mengusut kemungkinan keterlibatan pihak asing dalam perkara tersebut. Selain menyangkut kedaulatan nasional, ia menilai dugaan peran oligarki sebagai penyandang dana maupun kekuatan politik tertentu perlu mendapat perhatian.
Ia menambahkan, pemerintah dapat melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) jika dibutuhkan. Menurutnya, persoalan ini telah berkaitan dengan keamanan negara serta kelangsungan pemerintahan yang sah.
DPR berpeluang bentuk pansus
Tidak hanya melalui proses penyidikan Polri, Kamrussamad juga membuka peluang pendalaman kasus melalui parlemen. Ia mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) agar penanganan perkara memiliki pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia menyebut usulan tersebut bisa ditempuh melalui Badan Musyawarah (Bamus) maupun Komisi III yang menjadi mitra kerja Polri.
"Jika dipandang harus melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan panja atau pun tingkatan panja," katanya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Kamrussamad mendorong Polri memperluas penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak asing, oligarki, hingga kekuatan politik tertentu. Ia juga mengusulkan pelibatan BAIS TNI dan BIN serta pembentukan pansus di DPR untuk memastikan kasus tersebut diusut secara transparan dan akuntabel.









