Mensesneg Tegaskan Pemerintah Terus Gaspol Bersih-Bersih Usai Kasus Penyadapan Ilegal
astakom.com, Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pembenahan menyusul kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, hingga sejumlah tokoh politik.
"Kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo usai konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Ia meminta kasus penyadapan tersebut diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prasetyo juga menekankan pentingnya transparansi aparat dalam menangani perkara tersebut agar proses hukum berjalan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Pemerintah minta proses hukum berjalan transparan
Di tengah penanganan kasus tersebut, Prasetyo menyebut pemerintah tetap fokus menyelesaikan berbagai agenda kerja. Salah satu yang sedang diproses adalah pengangkatan status kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Pegawai dulu, pegawai dulu. Fokus kerjalah," katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agenda administrasi dan pelayanan kepegawaian tetap berjalan di tengah perkembangan kasus penyadapan ilegal.
Bareskrim Polri tetapkan tersangka baru
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto menjelaskan, SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Hal tersebut disampaikan Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap SU. Pasalnya, yang bersangkutan sedang menjalani kondisi sakit setelah terkena stroke.
Dengan penetapan SU sebagai tersangka, kini terdapat empat orang yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengusut kasus penyadapan ilegal secara transparan sesuai aturan hukum. Di tengah proses tersebut, pemerintah juga memastikan agenda pengangkatan PPPK tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, termasuk anggota Polri berinisial SU yang belum ditahan karena kondisi kesehatan.









