Kasus Penggeledahan Ponpes Hamlatul Qur'an: Wamenhaj Minta Hukum Transparan dan Kawal Pemulihan Santri
astakom.com, Jakarta – Kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak ke Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (05/11/2026), jadi sorotan.
Kehadirannya merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas penggeledahan polisi yang sempat bikin shock para ustazah dan santriwati pada 27 Oktober 2026 lalu. Dalam kesempatan itu, Wamenhaj minta penanganan kasus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Kedatangan Wamenhaj disambut hangat oleh Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, beserta jajaran pengurus dan tim hukum. Pihak pesantren membeberkan secara blak-blakan mengenai kronologi penggeledahan hingga dampak psikologis yang dialami para penghuni pondok.
Hukum Transparan
Mendengar hal itu, Wamenhaj menegaskan kalau hukum harus berdiri tegak untuk siapa saja. Dugaan kasus pembakaran yang memicu aksi pencarian oleh polisi wajib diusut sampai tuntas. Namun di sisi lain, jika ada indikasi unprosedural atau pelanggaran kode etik dari oknum aparat, hal itu juga tidak boleh diloloskan.
“Prinsipnya adalah segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan hukum. Dugaan pembakaran harus diselidiki secara menyeluruh, dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Demikian pula, jika ada petugas yang melakukan kesalahan prosedural atau pelanggaran etika, hal-hal tersebut juga harus ditindaklanjuti. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” tutur Wakil Menteri Haji dikutip oleh astakom pada Jumat (06/11/2026).
Aparat Off-side
Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan kalau dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri beserta jajaran petinggi Mabes Polri. Dari hasil koordinasi tersebut, pihak kepolisian secara terbuka mengakui adanya tindakan off-side alias pelanggaran etika dan kekeliruan prosedur saat memburu terduga pelaku. Petugas yang terbukti melanggar pun sudah dijatuhi sanksi disiplin.
“Saya telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Nasional dan timnya. Mereka mengakui bahwa kesalahan prosedural dan pelanggaran etika terjadi selama penanganan pencarian para terduga pelaku. Saya mengapresiasi keterbukaan dan responsivitas Kepala Kepolisian Nasional dalam menangani masalah ini. Ini adalah langkah positif pertama untuk memastikan bahwa evaluasi dan tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional,” ucapnya.
Ia menghimbau publik untuk terus mengawal proses yang sedang berjalan dan tidak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta hukum terpampang jelas.
Healing ke Tanah Suci
Selain fokus pada ranah hukum, Wamenhaj menaruh perhatian besar pada mental health para ustazah dan santriwati. Bimbingan dan pemulihan trauma bakal digencarkan melalui sinergi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta lembaga terkait.
“Saya datang ke sini untuk memberikan semangat kepada para guru dan siswa. Unit PPA selanjutnya akan memberikan bantuan untuk mendukung pemulihan mereka dari trauma yang telah mereka alami. Kami ingin memastikan bahwa mereka menerima perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan,” ucapnya.
Sebagai bentuk empati dan support system moral, Wamenhaj juga memberikan hadiah istimewa berupa kesempatan ibadah Umrah gratis untuk satu orang ustazah dan tiga orang santriwati yang paling terdampak.
“Ini adalah salah satu upaya kami untuk mendukung pemulihan mereka. Para guru dan siswa telah mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan, dan trauma tersebut telah berdampak jangka panjang. Semoga, dengan melakukan perjalanan ke Tanah Suci, mereka akan menemukan kedamaian dan menerima dukungan dalam proses pemulihan mereka,” paparnya.
Jaga Kerukunan
Dahnil mengingatkan masyarakat Sukoharjo dan kawasan Solo Raya secara luas agar tidak gampang terpancing isu-isu liar yang belum valid fix kebenarannya. Jangan sampai ada pihak-pihak berniat clout chasing atau memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah kerukunan warga.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Solo Raya tetap tenang dan kerukunan sosial tetap terjaga. Isu ini tidak boleh dieksploitasi untuk memecah belah masyarakat atau menargetkan pihak-pihak tertentu. Mari kita awasi prosesnya bersama-sama untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” jelasnya.
Aksi vokal Dahnil Anzar dalam mengawal keadilan bukanlah hal baru. Saat menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018, ia sudah sering memimpin aksi advokasi kasus-kasus krusial di Solo Raya.
Salah satu kasus besar yang pernah dikawalnya adalah kematian Siyono, warga Klaten yang tewas pasca-penangkapan oleh Densus 88 pada Maret 2016. Saat itu, Pemuda Muhammadiyah bersama Komnas HAM menginisiasi autopsi independen demi membuka fakta sebenarnya. Begitu pula pada 2017, ia turun tangan membela seorang jurnalis di Solo yang terancam kriminalisasi demi menjaga kebebasan pers.
Di sisi lain, Sekretaris Ponpes Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, berharap proses hukum benar-benar berjalan secara objektif dan transparan. Pihak pondok menginginkan adanya sanksi tegas bagi oknum yang menyalahi aturan, sekaligus jaminan keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Wamenhaj menutup kunjungannya dengan menegaskan kembali pentingnya menyelesaikan seluruh aspek secara bersamaan penuntasan tindak pidana, penindakan pelanggaran prosedur, dan pendampingan korban. Menurutnya, langkah beriringan inilah kunci utama untuk menjaga keadilan dan ketenteraman di tengah masyarakat. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Kasus ini jadi pengingat penting kalau penegakan hukum itu wajib fair play dan nggak boleh tebang pilih, mau ke terduga pelaku ataupun oknum aparat yang asal main terobos. Selain fokus ngawal proses hukum sampai tuntas, mental health korban trauma juga wajib dapet perhatian penuh lewat support system yang nyata. Pokoknya, netizen jangan gampang kemakan provokasi atau isu liar yang sengaja digoreng demi clout chasing ya, guys!









