Kabar Baik! Presiden Prabowo Targetkan Biaya Haji Murah dan Antrean Cepat
astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah menyusun ulang hitungan ongkos ibadah haji supaya calon jemaah tidak keberatan. Di saat yang sama, pemerintah juga diminta menemukan cara agar waktu tunggu keberangkatan bisa lebih singkat.
Instruksi Istana
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan kalau arahan itu keluar dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (28/09/2026). Rapat tersebut membahas hasil diskusi bersama Komisi VIII DPR soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Irfan menjelaskan, ada kemungkinan komponen biaya haji tahun depan bergeser karena situasi geopolitik di Timur Tengah yang lagi memanas. Meski begitu, pemerintah berkomitmen agar hitungan finalnya tidak menekan calon jemaah.
"Memang ada beberapa angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah," ungkap Irfan.
Opsi rasio biaya
Menurutnya, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menata ulang perbandingan antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
Sebagai gambaran, BPIH 2026 tercatat Rp87,4 juta per jemaah, dengan pembagian 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat. Jadi, 62 persen atau Rp54,19 juta dibayar langsung oleh jemaah, sedangkan sisanya berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Nah, dalam rapat itu, Irfan bilang Presiden mengusulkan rasio tersebut diubah supaya biaya haji tidak terasa berat bagi calon jemaah.
“Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan jemaah,” ucapnya.
Pangkas waktu tunggu
Selain urusan biaya, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian pada upaya mempercepat giliran berangkat, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil bercerita kalau sejak Kementerian Haji berdiri, masa tunggu berhasil dipangkas dari yang sempat mencapai 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Tapi sejak tahun lalu, Prabowo tetap meminta jajarannya terus mencari formula agar waktu tunggu makin singkat.
Validasi data jemaah
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah melakukan validasi terhadap 5,7 juta data jemaah terdaftar. Hasilnya, ditemukan sekitar 400.000 data yang dinilai tidak valid. Setelah data dirapikan, masa antrean faktual haji ternyata ada di angka 14 tahun.
"Sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid itu," ucap Dahnil. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Kabar baik buat yang lagi ngerencanain haji atau mau daftarin orang tua! Pemerintah lagi ngupayain biar setoran haji nggak mencekik lewat skema skema rasio anyar (52:48), plus kabar super lega karena antrean haji faktual berhasil dipangkas drastis dari yang dulunya puluhan tahun jadi 'cuma' 14 tahun gara-gara pembersihan 400 ribu data invalid. So, impian berangkat haji pas masih muda atau ngeliat ortu berangkat lebih cepat sekarang jadi jauh lebih realistis!
