Apa Itu Program 3 Juta Rumah? Target, Capaian, dan Siapa yang Merasakan Manfaatnya

astakom.com, Jakarta - Program 3 Juta Rumah menargetkan 3 juta hunian per tahun buat mengatasi backlog dan rumah tak layak huni, dengan pembangunan tersebar di desa, kota, hingga pesisir.

Punya rumah sendiri masih jadi wishlist besar bagi banyak keluarga Indonesia. Harga tanah naik, harga material ikut bergerak, sementara penghasilan belum tentu ikut naik. Di sisi lain, ada juga keluarga yang sebenarnya sudah punya rumah, tetapi kondisi huniannya masih jauh dari kata layak.

Nah, persoalan inilah yang coba disasar pemerintah lewat Program 3 Juta Rumah. Program ini bukan sekadar proyek membangun rumah baru sebanyak-banyaknya. 

Konsepnya juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, bantuan pembangunan rumah, sampai dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki tempat tinggalnya.

Target besarnya adalah menyediakan 3 juta rumah setiap tahun, dengan skema yang dibagi untuk kawasan perdesaan dan perkotaan. Dalam konsep awal yang disampaikan pemerintah, sekitar 2 juta rumah diarahkan untuk wilayah perdesaan, sedangkan 1 juta rumah untuk wilayah perkotaan.

Lantas, sebenarnya Program 3 Juta Rumah ini seperti apa? Sudah berapa rumah yang dibangun? Berapa yang belum tercapai? Dan siapa saja yang sudah merasakan manfaatnya?

Apa itu program 3 juta rumah?

Sederhananya, Program 3 Juta Rumah merupakan program pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan sehat.

Program ini masuk dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP bersama berbagai pihak.

Yang perlu digarisbawahi, angka “3 juta” bukan berarti pemerintah hanya membangun tiga juta rumah baru dari nol. Program ini punya dua pendekatan besar. Pertama, menambah rumah baru untuk masyarakat yang belum memiliki hunian. Kedua, memperbaiki atau merenovasi rumah yang sudah ada tetapi kondisinya tidak layak.

Dalam penjelasan pemerintah, program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan backlog perumahan. Data yang digunakan pemerintah menyebut sekitar 9,9 juta keluarga belum punya rumah, sementara sekitar 26,9 juta rumah berada dalam kondisi tidak layak huni.

Jadi, kalau ada yang mengira Program 3 Juta Rumah hanya soal “bikin rumah baru”, itu belum lengkap. Renovasi rumah juga masuk hitungan.

Kenapa sampai ada program 3 juta rumah?

Karena persoalan hunian di Indonesia bukan cuma soal ada atau tidak ada bangunan. Rumah disebut layak kalau bukan sekadar punya atap dan tembok, tetapi juga mendukung kehidupan penghuninya. Misalnya punya akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, jalan, serta berada di lingkungan yang relatif aman.

Pemerintah juga melihat sektor perumahan punya efek domino ke ekonomi. Ketika rumah dibangun, yang bergerak bukan cuma kontraktor. Ada tukang, produsen semen, genteng, bata, keramik, besi, kayu, toko bangunan, jasa angkutan, perbankan, hingga pengembang. 

Artinya, satu pembangunan rumah bisa membuat banyak sektor ikut bergerak. Menteri PKP Maruarar Sirait pada 2025 menyebut Program 3 Juta Rumah juga sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 

Pemerintah saat itu menghitung, jika satu unit rumah melibatkan sedikitnya lima pekerja, pembangunan 350.000 rumah subsidi saja berpotensi berkaitan dengan sekitar 1,75 juta tenaga kerja.

Jadi, program ini memang punya dua sisi: urusan tempat tinggal sekaligus urusan ekonomi.

Targetnya 3 juta rumah, tapi dibagi ke mana saja?

Dalam rancangan yang disampaikan Perumnas, target Program 3 Juta Rumah dibagi menjadi sekitar 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan dalam periode pelaksanaan program.

Sementara itu, Kementerian PKP menjelaskan pendekatan lain yang lebih spesifik, yaitu 2 juta rumah tidak layak huni diperbaiki di desa dan 1 juta rumah baru dibangun di perkotaan.

Ada pula perhatian khusus untuk kawasan pesisir. Pemerintah menyebut akan mengembangkan hunian yang lebih adaptif terhadap kondisi dan risiko bencana di wilayah tersebut.

Jadi, lokasinya bukan terkonsentrasi di satu kota atau satu pulau saja. Program ini dirancang untuk berjalan di berbagai daerah Indonesia, dari kawasan perkotaan, perdesaan, sampai pesisir.

Dalam pelaksanaan rumah subsidi, misalnya, pemerintah pernah menyebut pembangunan dan akad rumah subsidi tersebar di sekitar 100 titik di 35 provinsi.

Lalu, sudah berapa rumah yang dibangun?

Nah, ini bagian yang perlu dibaca dengan teliti supaya angka Program 3 Juta Rumah nggak misleading. Berdasarkan data Kementerian PKP yang disampaikan pemerintah, realisasi Program 3 Juta Rumah pada 2026 mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.

Angka tersebut berasal dari empat jalur pelaksanaan, yakni pengembang, swadaya, negara, dan gotong royong. Jalur pengembang menyumbang 181.291 unit, jalur swadaya 83.210 unit, jalur negara 55.655 unit, dan jalur gotong royong 4.057 unit.

Kalau dibandingkan dengan target tiga juta unit, sekilas memang terlihat masih jauh.  Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa “2,6 juta rumah belum dibangun” sebagai sisa keseluruhan program. Angka 324.213 unit itu adalah capaian 2026 sampai pertengahan Juni, sedangkan target tiga juta rumah merupakan target besar program yang pelaksanaannya mencakup periode lebih panjang.

Dengan kata lain, angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai progress 2026, bukan total seluruh capaian Program 3 Juta Rumah sejak program dimulai.

Data yang lebih baru dari Kementerian PKP pada September 2026 juga belum memberikan satu angka kumulatif nasional terbaru yang menggabungkan seluruh jalur pembangunan, renovasi, subsidi, dan pembiayaan. Karena itu, angka 324.213 unit menjadi salah satu angka capaian nasional yang paling jelas untuk progress 2026 yang dipublikasikan pemerintah.

Terus, berapa yang belum?

Kalau yang dimaksud adalah target 3 juta unit dalam satu tahun, maka dari angka 324.213 unit yang tercatat sampai 13 Juni 2026, secara aritmetika masih ada sekitar 2.675.787 unit dari target tahunan tersebut. Itu adalah selisih antara target tiga juta dan capaian yang tercatat pada tanggal tersebut.

Program masih berjalan setelah Juni 2026 dan terdiri dari berbagai skema. Jadi, angka sisa tersebut tidak boleh dibaca sebagai angka final kekurangan pembangunan. Justru perkembangan setelahnya menunjukkan beberapa program sedang digenjot.

Misalnya, Program Bedah Rumah yang pada 2025 dialokasikan 45.000 unit dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun, kemudian meningkat menjadi 400.000 unit pada 2026 dengan pagu sekitar Rp8,57 triliun.

Pemerintah juga menyatakan pada 2026 program Bedah Rumah dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan masing-masing daerah mendapatkan minimal 200 unit sesuai kebijakan yang disampaikan Kementerian PKP.

Siapa yang sudah merasakan manfaatnya?

Penerima manfaatnya cukup beragam. Ada masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh rumah subsidi. Ada keluarga yang rumahnya direnovasi melalui program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ada juga masyarakat dan pelaku UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan untuk membangun atau memperbaiki rumah.

Untuk rumah subsidi melalui FLPP, pada 2025 realisasinya mencapai 278.865 unit. Kementerian PKP menyebut angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program FLPP.

Sementara pada 2026, hingga 24 Juni, penyaluran FLPP yang dananya sudah dicairkan mencapai 81.268 unit, ditambah 21.735 unit yang telah melaksanakan akad kredit.

Ada juga skema Kredit Program Perumahan atau KPP. Per September 2026, realisasinya mencapai sekitar Rp25,29 triliun dengan 108.862 debitur.

KPP tidak hanya dipakai untuk membeli rumah. Pembiayaan ini juga bisa digunakan untuk pembangunan atau renovasi rumah serta mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, seperti pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan. Sekitar 86.000 debitur disebut menggunakan pembiayaan tersebut untuk renovasi rumah sekaligus menjalankan usaha dari rumah.

Jadi, ketika bicara “berapa orang yang sudah merasakan manfaat”, datanya tidak bisa sekadar mengambil angka pembangunan rumah lalu dikalikan jumlah anggota keluarga.

Sebab satu program menggunakan satuan unit rumah, sementara program pembiayaan menggunakan debitur, dan penerima bantuan renovasi menggunakan data penerima manfaat. Angka-angka tersebut tidak bisa begitu saja dijumlahkan karena berpotensi menghitung keluarga yang sama lebih dari sekali.

Rumahnya dibangun di mana saja?

Secara konsep, Program 3 Juta Rumah memang dibuat untuk menjangkau Indonesia secara luas.

• Di perkotaan, fokusnya antara lain pembangunan rumah baru dan rumah subsidi.
• Di desa, pemerintah banyak mendorong renovasi rumah tidak layak huni.
• Sementara kawasan pesisir mendapatkan perhatian untuk hunian yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan risiko bencana.

Beberapa contoh lokasi pelaksanaan juga sudah terlihat.

Untuk akad massal rumah subsidi, pemerintah mencatat pelaksanaan di Cileungsi, Serang, dan Batang, dengan masing-masing agenda mencapai 26.000 unit, 53.030 unit, dan 62.710 unit.

Dari sisi pembiayaan KPP, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, mencapai Rp5,650 triliun kepada 30.531 debitur. Berikutnya Jawa Timur sebesar Rp4,120 triliun kepada 21.842 debitur dan Jawa Barat sebesar Rp3,880 triliun kepada 17.759 debitur.

Untuk program bantuan rumah, cakupannya juga sampai luar Jawa. Di Gorontalo, misalnya, pemerintah mengalokasikan 6.066 unit BSPS pada 2026.

Artinya, program ini memang tidak cuma bermain di kawasan Jabodetabek atau Pulau Jawa. Skemanya dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Bukan cuma soal bangun rumah

Ada satu hal yang sering kelewat ketika orang membahas program perumahan: rumah saja belum cukup. Bayangin punya rumah baru, tetapi jalan menuju rumah rusak parah, air bersih susah, listrik belum tersedia, atau lokasinya terlalu jauh dari tempat kerja dan sekolah.

Karena itu, pemerintah menyebut pembangunan rumah juga perlu dibarengi infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.

Persoalan lainnya adalah harga tanah. Rumah yang murah tetapi lokasinya terlalu jauh dari pusat kegiatan ekonomi juga bisa menciptakan persoalan baru karena biaya transportasi ikut membengkak.

Dalam desain Program 3 Juta Rumah, pemerintah juga menyebut penataan tata ruang dan zonasi sebagai bagian dari upaya agar hunian tidak semakin menjauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Tantangannya masih gede

Target tiga juta rumah jelas bukan target kecil. Pemerintah harus berhadapan dengan harga tanah, pembiayaan, ketersediaan lahan, perizinan, kualitas bangunan, infrastruktur, sampai memastikan rumah benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa program ini membutuhkan kerja bareng antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, BUMN, pengembang, dan masyarakat.

Dari sisi APBN, pada 2025 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp18,8 triliun untuk FLPP, lalu kuotanya dinaikkan menjadi 350.000 unit dengan dukungan anggaran sekitar Rp35,2 triliun. Jika digabung dengan dukungan lain seperti PMN kepada SMF dan subsidi uang muka, total dukungan pembiayaan perumahan rakyat yang disebut dalam artikel Kemenkeu mencapai sekitar Rp47,4 triliun.

Anggaran besar tentu membantu, tetapi tetap bukan satu-satunya kunci. Ketersediaan lahan, proses pembangunan, data penerima, kualitas rumah, dan kesiapan infrastruktur daerah juga menentukan apakah program ini benar-benar terasa sampai ke masyarakat.

Jadi, program 3 juta rumah sudah sampai mana?

Kalau disederhanakan, Program 3 Juta Rumah adalah upaya pemerintah untuk mengatasi dua persoalan sekaligus: 

• masih banyak keluarga yang belum punya rumah dan,
• masih banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Targetnya besar, yakni tiga juta unit per tahun, dengan pendekatan pembangunan rumah baru sekaligus renovasi. Dalam desain awal, dua juta diarahkan ke wilayah perdesaan dan satu juta ke perkotaan, ditambah perhatian pada kawasan pesisir dan hunian adaptif terhadap bencana.

Untuk capaian, data nasional yang dipublikasikan menunjukkan 324.213 unit telah terealisasi hingga 13 Juni 2026. Setelah itu, pemerintah masih menjalankan berbagai skema yang menjadi bagian dari ekosistem program, termasuk Bedah Rumah, FLPP, dan KPP.

Sementara untuk manfaat, sudah ada ratusan ribu rumah subsidi yang tersalurkan, ratusan ribu unit Bedah Rumah yang dialokasikan pada 2026, serta lebih dari 108 ribu debitur yang tercatat memanfaatkan KPP per September 2026.

Jadi, kalau ditanya apakah Program 3 Juta Rumah sudah selesai? Belum. Program ini masih berjalan dan skalanya memang besar banget. Yang perlu dilihat bukan cuma berapa banyak rumah yang berdiri, tetapi juga apakah rumah tersebut benar-benar layak, terjangkau, berada di lokasi yang masuk akal, dan sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan. (hPs/RaM)

Gen Z Takeaway 

Oke, jadi Program 3 Juta Rumah bukan cuma soal spill angka berapa rumah yang sudah build, tapi juga bagaimana rumah itu benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Targetnya memang gede, dari pembangunan rumah baru sampai renovasi rumah nggak layak huni di desa, kota, sampai kawasan pesisir. Progress-nya juga masih terus jalan. Data yang sudah dipublikasikan menunjukkan ratusan ribu unit telah terealisasi, sementara berbagai skema seperti FLPP, Bedah Rumah, dan KPP terus digenjot. Jadi, next step-nya bukan cuma ngejar jumlah rumah, tapi memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak, terjangkau, punya akses fasilitas dasar, dan tepat sasaran.