astakom.com, Jakarta – Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian, menekankan pentingnya memperkuat kebijakan mitigasi risiko bencana yang didasarkan pada riset dan inovasi dalam upaya membangun daerah yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka webinar yang bertema “Strategi Mitigasi Risiko Bencana melalui Penguatan Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah: Praktek Baik Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Barat” yang diadakan secara online pada hari Kamis,(26/2/2026).
Amarulla berpendapat bahwa, tema tersebut sangat pas sama kondisi Indonesia yang punya tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama di wilayah Sumatera yang sering menghadapi banjir, banjir bandang, longsoran tanah, serta bahaya gempa bumi dan tsunami.
Riset Harus Jadi Landasan Utama Kebijakan Daerah
“Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucap Amarulla.
Ia menekankan bahwa penelitian dan inovasi harus jadi landasan utama dalam membuat kebijakan, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Teknologi BRIN Turun Tangan
Dalam upaya mengatasi bencana di Sumatera, BRIN telah membentuk “Task Force Supporting Penanggulangan Bencana” sebagai bentuk nyata partisipasi lembaga dengan pendekatan ilmiah. Peran strategis BRIN diwujudkan dengan memberikan data ilmiah dan teknologi yang mendukung proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan citra satelit untuk membuat peta daerah yang terkena dampak, melakukan analisis ilmiah saat tanggap darurat, membantu proses rehabilitasi dan pemulihan, hingga pengembangan teknologi baru seperti penggunaan drone, membuat peta risiko bencana, serta teknologi untuk memproses air bersih dan air yang siap diminum.
BRIN juga melakukan survei dan pemetaan di daerah yang terkena banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi wilayah. Data ini digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan penanganan bencana, baik saat situasi darurat maupun dalam proses pemulihan.
Data tersebut juga menjadi dasar dalam merancang mitigasi bencana yang lebih menyeluruh. Selain itu, BRIN melakukan penelitian forensik terhadap kayu untuk mencari tahu jejak material kayu yang terbawa oleh banjir dan longsor.
Kegiatan ini diadakan bersama sama oleh beberapa lembaga, termasuk Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan pendekatan ilmiah, bertujuan memberikan dasar bukti ilmiah untuk menangani situasi setelah bencana sekaligus membantu dalam membuat kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Di sektor kesehatan dan sosial, BRIN juga melakukan pengecekan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat setelah terjadi bencana, termasuk perlindungan anak dan pemenuhan gizi balita.
Pendekatan yang melibatkan komunitas secara bersamaan digunakan untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam bidang kesehatan, mencegah munculnya penyakit menular, serta memastikan kebutuhan gizi dan kesehatan mental anak-anak yang terdampak bencana terpenuhi.
Amarulla menyatakan bahwa, dalam konteks kebijakan nasional, BNPB memainkan peran penting dalam merumuskan serta mengkoordinasikan kebijakan nasional mengenai mitigasi risiko bencana.
Kebijakan tersebut melibatkan penguatan sistem peringatan dini, pembuatan studi risiko bencana, peningkatan kemampuan pemerintah daerah, dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat dengan kerja sama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di tingkat daerah, upaya mengurangi risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kontingensi Daerah.
Dengan pendekatan ini, mitigasi bukan lagi hanya tanggap, tetapi menjadi bagian penting dari rencana pembangunan daerah. Amarulla memandang Sumatera Barat sebagai contoh yang bagus dalam menerapkan kebijakan mengurangi risiko bencana di daerah tersebut.Provinsi itu mengalami risiko bencana yang beragam, seperti gempa, tsunami, banjir, dan longsor.
Role Model Mitigasi Bencana yang Solid
Tapi demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD dan para pemangku kepentingan dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat upaya mitigasi dengan pendekatan kebijakan dan kerja sama lintas sektor.
Beberapa cara yang dilakukan antara lain membuat studi tentang risiko bencana sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan, memperkuat sistem peringatan dini dan persiapan masyarakat, serta menggabungkan aspek kebencanaan dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, memperkuat peran komunitas dan institusi pendidikan dalam menciptakan budaya masyarakat yang waspada terhadap bencana juga menjadi bagian yang penting dalam strategi daerah tersebut.
Menurutnya, pengalaman dari Sumatera Barat bisa menjadi contoh yang baik dalam memperkuat kebijakan daerah menghadapi risiko bencana, sehingga bisa diterapkan oleh provinsi maupun kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik serupa.
Kebijakan mitigasi yang didasari data ilmiah, perencanaan yang matang, serta kerja sama antarinstansi berhasil meningkatkan ketangguhan daerah sekaligus memastikan dana digunakan dengan tepat pada masa pembangunan infrastruktur setelah bencana.
Perkuat BRIDA sebagai ‘Otak’ Inovasi di Daerah
Di masa depan, BRIN akan fokus pada kebijakan penanganan bencana dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan berdasarkan riset, mengembangkan peta risiko bencana yang terus diperbarui, meningkatkan pendidikan dan penyebaran ilmu tentang bencana, serta memperkuat kerja sama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pada konteks lembaga daerah, BRIN juga mendorong penguatan peran BRIDA dan Bapperida sebagai penggerak riset dan inovasi di tingkat daerah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama bahwa mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman, tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi teknologi yang aplikatif,” ucap Amarulla saat secara resmi membuka webinar tersebut.
