Kemensos Lantik 860 Guru Sekolah Rakyat: Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan
astakom.com, Jakarta — Kementerian Sosial terus perkuat layanan pendidikan dasar bagi kelompok rentan. Hari ini, di Kantor Kementerian Sosial, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melantik sebanyak 860 guru sekolah rakyat.
Hal itu merupakan bagian dari penguatan sumber daya manusia dalam program pendidikan inklusif.
Dalam sambutannya, Saifullah menjelaskan bahwa pelantikan ini melengkapi pengangkatan 1.335, guru PPPK yang telah dilakukan sebelumnya.
“Dengan tambahan pelantikan pelantikan hari ini, total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif,” ujarnya.
Selain melantik guru baru, Mensos juga melantik 10 pejabat fungsional yang terdiri dari pekerja sosial, penyuluh sosial, dan auditor yang akan mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Guru Sekolah Rakyat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan
Di hadapan ratusan guru dari seluruh Indonesia, Saifullah menegaskan pentingnya peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Ia menegaskan bahwa keberadaan guru yang kompeten merupakan fondasi utama keberhasilan program ini.
Saifullah juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
“Pemerintah tengah menyiapkan penguatan dukungan kesejahteraan, termasuk tunjangan bagi guru Sekolah Rakyat, agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Kemensos juga akan terus meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, supervisi rutin, serta integrasi dengan program pemberdayaan sosial lainnya.
Gen Z Takeaway
Intinya, Kementerian Sosial makin serius ngejar pemerataan pendidikan lewat pelantikan 860 guru Sekolah Rakyat oleh Saifullah Yusuf, melengkapi ribuan guru PPPK yang sudah lebih dulu bertugas. Fokusnya jelas: membuka akses belajar untuk anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, sampai wilayah terpencil, dengan janji peningkatan kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan bagi para guru. Singkatnya, negara lagi tancap gas biar pendidikan inklusif nggak cuma jadi wacana.
