Tergabung dalam Satgas PKH, Menhan Turun Tangan Tertibkan Tambang Ilegal di Bangka Belitung
astakom.com, Jakarta - Ketua Harian Keamanan Nasional sskaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turun tangan menertibkan tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung, Rabu (19/11/2025).
Sjafrie menegaskan bahwa langkah tegas pemerintah melalui Satgas PKH merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Sjafrie didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Lokasi tambang ilegal tersebut berada di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.
Sjafrie menekankan, setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan untuk melindungi kekayaan Indonesia.
”Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik, sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan (ilegal) ini sudah kami tutup secara geografi,” ungkap Sjafrie.
Temuan Lahan Seluas 262 Hektar dan Alat Berat
Berdasar hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, lahan yang dijadikan lokasi penambangan ilegal tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar. Ironisnya, aktivitas itu berjalan tanpa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH).
Temuan tersebut mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.
Tidak hanya itu, Satgas PKH juga menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.
Alat-alat tersebut terdiri atas 21 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir dan timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut.
Komitmen Pemerintah Menjaga Kedaulatan SDA
Penertiban tambang ilegal itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam.
Pemerintah sudah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus selaras dengan prinsip yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo.
Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(aLF/aSP)
Gen Z Takeaway
Menhan Sjafrie turun langsung menutup tambang ilegal di Bangka Tengah sebagai bentuk penegakan Perpres 5/2025, sekaligus reminder kalau negara nggak boleh kalah dari praktik perusakan lingkungan. Dengan temuan lahan 262 hektar plus puluhan alat berat yang beroperasi tanpa izin, Satgas PKH nunjukkin keseriusan pemerintah buat jaga kedaulatan sumber daya alam. Intinya, pengelolaan kekayaan negara harus sesuai mandat konstitusi: bumi dan isinya dipakai sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat.
