Pemerintah Percepat Digitalisasi Bansos Lewat Integrasi Data Nasional
astakom.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial melalui uji coba program bansos digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Luhut menyampaikan, bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap uji coba program bansos digital yang telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan lalu.
“Kami melakukan rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bansos digital yang bulan lalu dilaksanakan di Banyuwangi. Sebuah langkah penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia,” ujarnya, dikutip astakom.com, Kamis (13/11/2025).
Luhut menyampaikan, evaluasi ini menjadi bagian penting dari reformasi penyaluran bansos agar dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, program percontohan (piloting) tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, desain penyaluran bantuan, hingga evaluasi.
“Ini kerja kolaboratif yang luar biasa, dan saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” tutur Luhut.
Tahapan berikutnya kini memasuki fase krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data antarinstansi berjalan optimal. Pemerintah mulai menghubungkan data lintas lembaga seperti Dukcapil, BPJS, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, dan Samsat Polri.
“Kami mulai menghubungkan data lintas lembaga agar penyaluran bantuan berbasis pada data yang benar dan tervalidasi, bukan lagi berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Luhut juga menyoroti pentingnya sistem pengaduan masyarakat yang responsif, agar warga dapat melaporkan dan mengoreksi data yang keliru.
“Saya ingin alur koreksi data harus transparan dan bisa dijalankan hingga ke lapangan, karena sistem yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah juga menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.
“Inilah langkah menuju bantuan yang sepenuhnya digital, transparan, dan akuntabel,” pungkas Luhut.
