astakom.com, Jakarta – Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia menuju ekonomi hijau melalui percepatan pembangunan rendah karbon. Hal itu ditegaskan dalam Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029 di Jakarta, Jumat (17/10).
Forum ini menjadi bagian dari hasil kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), dengan dukungan Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Nizhar menyampaikan, inisiatif Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Fokusnya adalah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca serta mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
“Melalui forum ini kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan,” ujar Nizhar, dikutip astakom.com.
“Sejak RPJMN 2020–2024 hingga diperkuat dalam RPJPN 2025–2045, Indonesia telah menempatkan transisi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju 2045,” imbuh Nizhar.
Kolaborasi Nasional–Daerah untuk Ekonomi Hijau
Forum dialog multipihak ini merupakan lanjutan dari rangkaian diskusi yang sebelumnya digelar di Sumatera Utara dan Maluku, dua wilayah yang menjadi contoh penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam implementasi pembangunan rendah karbon.
Sumatera Utara disebut memiliki tantangan besar dalam pengendalian emisi, namun menyimpan potensi energi terbarukan dan kawasan hutan yang besar. Sementara Maluku dengan basis ekonomi kelautannya, menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kedua daerah tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan inovatif untuk memperkuat PRKBI sebagai bagian integral dari blueprint pembangunan daerah.
Sinergi Kebijakan dan Pembiayaan Berkelanjutan
Pemerintah berharap forum ini dapat menghasilkan strategi konkret dalam mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon, baik di tingkat nasional maupun daerah. Diperlukan kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pembiayaan yang inklusif serta berkelanjutan untuk mendukung agenda tersebut.
“Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim,” tutup Nizhar.
Gen Z Takeaway
Indonesia lagi gaspol menuju masa depan eco-friendly! Pemerintah lewat Bappenas dan dukungan Inggris lagi serius banget dorong ekonomi hijau lewat program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Targetnya? Net Zero Emission sebelum 2060, biar bumi nggak makin panas kayak timeline kamu pas debat politik.
Yang keren, pemerintah nggak cuma fokus di pusat, tapi juga gandeng daerah kayak Sumut dan Maluku buat wujudin energi bersih dan pembiayaan hijau. Intinya, ini bukan cuma soal lingkungan—tapi soal masa depan ekonomi, kerja hijau, dan hidup yang lebih sustainable buat generasi kita.
