astakom.com, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan instrumen strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan delapan program prioritas.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, saat membacakan pandangan fraksinya terhadap RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).
Danang menuturkan, RAPBN 2026 menjadi APBN pertama yang disusun oleh pemerintahan Prabowo. Sehingga instrumen fiskal ini diharapkan menjadi dorongan kuat untuk mewujudkan visi Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dengan optimisme yang realistis, setiap rupiah APBN TA 2026 kita pastikan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat dan lompatan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Danang dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Rabu (20/8).
Fokus Program Prioritas
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, delapan program prioritas yang menjadi fokus pemerintahannya meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberian makan bergizi gratis, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Danang menilai delapan program tersebut bersifat konkret dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. “Seluruh program ini akan memberikan dampak nyata bagi rakyat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ucapnya.
Kebijakan Fiskal On-the-Track
Gerindra juga mendukung langkah pemerintah yang menetapkan defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638,8 triliun. Desain defisit primer yang mendekati nol pada Rp39,4 triliun dinilai sebagai bukti pengelolaan fiskal yang semakin sehat.
“Bila merujuk tren tiga tahun terakhir, defisit primer terus turun dari Rp154,9 triliun pada 2023 menjadi Rp87,3 triliun di 2024. Ini menunjukkan APBN on-the-track dan disiplin fiskal konsisten berada di bawah 3 persen sebagaimana amanat undang-undang,” tegas Danang.
Ia juga menyambut baik harapan Presiden Prabowo agar APBN di masa mendatang bisa mencapai posisi tanpa defisit. Harapan tersebut disampaikan Prabowo dalam piadato penyampaian RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8) lalu.
“Harapan saya adalah cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027, atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit sama sekali,” ucap Prabowo penuh keyakinan.
Dorongan UMKM dan Efisiensi Belanja
Terkait kebijakan pajak, pemerintah memastikan tidak ada rencana pengenaan pajak baru pada tahun 2026. Alih-alih mengenakan pajak baru yang akan memberatkan rakyat, fokus utama pemerintah di tahun depan akan diarahkan pada reformasi administrasi serta efisiensi belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Meski demikian, Danang menekankan agar pemberian insentif fiskal dijalankan secara selektif, dengan prioritaskan insentif afirmatif bagi pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
”Seleksi sektornya harus ketat agar dana benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, celah penggelapan pajak terutama di sektor ekstraktif harus ditutup,” pungkasnya.
