Sri Mulyani Jaga Anggaran Kesehatan Selalu 5 Persen dari APBN

astakom, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar minimal 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menjelaskan, bahwa konsistensi alokasi anggaran tersebut penting, guna memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses Layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata.

“Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya @smindrawati, dikutip astakom.com, Sabtu (2/8).

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 218,5 triliun untuk sektor kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, salah satunya adalah Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).

Menurut Sri Mulyani, Posyandu menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti Pemeriksaan Kesehatan, imunisasi, dan edukasi gizi, terutama bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas layanan tetap.

Program tersebut mencakup layanan untuk balita, remaja, perempuan usia subur, dan lansia yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya oleh puskesmas.

“Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” tegas Sri Mulyani.

Sepanjang semester I 2025, pemerintah telah merealisasikan belanja negara untuk kesehatan sebesar Rp 78,6 triliun atau sekitar 36 persen dari total pagu APBN 2025.

Dari jumlah tersebut, belanja melalui pemerintah pusat tercatat Rp 52,1 triliun, sementara Rp 26,5 triliun disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD).

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai Program prioritas, antara lain revitalisasi Rumah Sakit dengan nilai Rp 1,9 triliun. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C, terutama dalam layanan jantung, stroke, dan urologi.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 23,2 triliun untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rp 1,1 triliun untuk program vaksin dan imunisasi, serta Rp 140,1 miliar untuk program Pemeriksaan kesehatan gratis (PKG).

Dengan konsistensi alokasi dan belanja yang terarah, pemerintah berharap dapat mempercepat tercapainya sistem kesehatan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh Rakyat Indonesia.