Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa isu transisi energi dan perubahan iklim bukan sekadar tuntutan global, melainkan prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama dalam upaya menyelamatkan ketahanan pangan, ekonomi, dan masa depan yang berkelanjutan.
Pemerintah mengambil langkah ekstrem dalam memberantas praktik beras oplosan yang selama ini merugikan masyarakat. Salah satu kebijakan paling mengejutkan adalah penghapusan kategori beras premium, yang selama ini menjadi celah empuk bagi manipulasi kualitas oleh pelaku nakal.
Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diyakini bukan ancaman bagi warung-warung kecil di desa. Justru sebaliknya, Kopdes ini bisa menjadi mitra strategis dalam pasokan barang pokok.
Pemerintah resmi mengundur jadwal peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi tanggal 21 Juli 2025, dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 19 Juli 2025.
Pemerintah siap meluncurkan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Setidaknya sebanyak 53.592 desa telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.
Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi yang sehat di wilayah perdesaan dan kelurahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satuan Tugas Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada dukungan BUMN.
