INFOGRAFIS : 7 Tindak Pidana dalam UU Perampasan Aset
astakom.com, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan kejahatan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga membuka jalan bagi negara untuk menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan digital. Namun, di balik kewenangan besar tersebut, terdapat mekanisme hukum dan pengawasan yang harus menjamin perlindungan hak masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lantas, kejahatan apa saja yang tercakup dan bagaimana negara dapat merampas aset hasil kejahatan?

Gen Z Takeaway
Pemberantasan kejahatan bukan cuma soal memenjarakan pelakunya, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati begitu saja. UU Perampasan Aset menjadi instrumen untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal kepada negara dan korban. Namun, kewenangan merampas aset harus tetap diawasi agar tidak disalahgunakan. Intinya: pelaku dihukum, hasil kejahatan disita, korban dipulihkan, dan hukum tetap harus adil!




