UMP Jatim 2027 Resmi Jadi Rp2,73 Juta, Naik Cukup Signifikan 11,57%
astakom.com, Jakarta – Kabar gembira buat para pejuang cuan di Jawa Timur (Jatim)! Menjelang pergantian tahun, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, akhirnya ketok palu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim untuk tahun 2027. Angkanya resmi dipatok di nominal Rp2.730.000 per bulan.
Kalau dihitung-hitung, nominal baru ini mengalami lonjakan cukup signifikan, yakni sebesar 11,57 persen atau bertambah sekitar Rp283.119,32 dibandingkan tahun 2026 yang berada di angka Rp2.446.880,68. Aturan main baru soal gaji minimum ini bakal resmi berlaku mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Kepastian kenaikan gaji ini tertuang langsung dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/11/2026).
Bukan asal naik, ini hitung-hitungan di baliknya
Penetapan UMP 2027 ini tentu bukan sekadar tebak-tebakan angka, melainkan sudah melewati kalkulasi matang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meracik formula pengupahan ini dengan mempertimbangkan keseimbangan antara isi dompet pekerja, geliat ekonomi daerah, serta napas dunia usaha agar tetap bisa membuka lapangan pekerjaan.
"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam proses perumusannya, sejumlah indikator makroekonomi ikut masuk dalam radar penilaian. Mulai dari tingkat inflasi yang berada di angka 3,33 persen hingga laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menyentuh 5,82 persen. Kabar baiknya, persentase kenaikan UMP sebesar 11,57 persen ini melampaui laju inflasi, sehingga daya beli pekerja diharapkan benar-benar terjaga.
Selain itu, faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi salah satu variabel kunci. Berdasarkan proyeksi KHL tahun 2026, standar kebutuhan hidup layak di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 di angka Rp2,73 juta, rasio pemenuhan UMP terhadap KHL ikut terkerek naik menjadi 72,94 persen, melonjak dari posisi sebelumnya yang hanya 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.
Adu gengsi UMP Jatim dengan provinsi tetangga
Khofifah mengingatkan bahwa membandingkan besaran upah antarprovinsi tidak bisa hanya melihat deretan angka nominalnya semata. Setiap wilayah punya karakteristik ekonomi, biaya hidup, dan indikator KHL yang berbeda-beda.
Jika disandingkan dengan wilayah tetangga di Pulau Jawa, nominal UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta terbilang sangat kompetitif. Angka ini bersaing ketat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di level Rp2.725.000, sekaligus lebih unggul dibandingkan Jawa Tengah yang tercatat sebesar Rp2.655.454.
Tak cuma menang di nominal, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur yang menyentuh angka 72,94 persen juga tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Barat yang berada di angka 70,62 persen maupun Jawa Tengah di kisaran 71 persen.
Gimana nasib UMK kabupaten/kota dan pesan buat pengusaha?
Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa kebijakan pengupahan harus mampu menjadi jembatan yang adil bagi kesejahteraan buruh sekaligus keberlangsungan bisnis perusahaan. Di satu sisi, kenaikan gaji diharapkan memutar roda konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas perusahaan dan produktivitas kerja tetap wajib dijaga.
Mengingat Jawa Timur punya 38 kabupaten/kota dengan dinamika ekonomi yang sangat beragam—mulai dari kawasan industri Ring 1 hingga daerah agraris—penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan diproses melalui mekanisme terpisah sesuai regulasi yang berlaku. Nantinya, jika UMK di masing-masing daerah sudah resmi diketok, maka standar upah yang wajib diikuti perusahaan adalah nominal UMK tersebut.
Menjelang berlakunya aturan baru di awal tahun depan, Khofifah mengimbau para pelaku usaha untuk mulai bersiap menyesuaikan sistem penggajian mereka. Ia juga mendorong terjalinnya komunikasi yang transparan antara manajemen perusahaan dan para pekerja agar transisi kebijakan ini berjalan mulus, memberikan kepastian hak, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis. (aNs)
Gen Z Takeaway
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi ketok palu soal UMP Jatim 2027 yang naik 11,57 persen ke angka Rp2,73 juta per bulan mulai 1 Januari 2027, bikin dompet para pejuang cuan makin secure karena kenaikannya sukses melampaui angka inflasi.









