UMP Jabar 2027 Resmi Dipatok Rp3 Juta, Naik Hampir 30 Persen Berbasis Hitungan KHL
astakom.com, Jakarta – Kebijakan pengupahan di Jawa Barat memasuki babak baru setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp3 juta. Nominal tersebut tercatat melompat cukup signifikan, yakni tumbuh 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan besaran UMP 2026.
Penetapan ini lahir usai Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerap beragam masukan serta pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada 18 November 2026. Sosok yang akrab disapa KDM tersebut menegaskan bahwa angka baru itu dirumuskan sebagai titik temu antara harapan pekerja dan daya tahan pelaku usaha.
“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan," ujar KDM, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Mengacu aturan baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kenaikan signifikan pada UMP Jawa Barat 2027 tidak lepas dari ketentuan baru yang tertuang dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui regulasi tersebut, perhitungan upah minimum untuk tahun berikutnya ditetapkan sebesar 70 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dengan acuan aturan itu, formula penetapan upah kini memiliki pijakan persentase yang jelas terhadap standar kebutuhan hidup layak di daerah.
Dari nilai KHL Rp4,24 juta lalu dibulatkan jadi Rp3 juta
Merujuk pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat yang tercatat sebesar Rp4.248.132, kalkulasi 70 persennya menghasilkan angka Rp2.973.692,4. Pemerintah kemudian mengambil langkah pembulatan ke atas hingga nominal akhir UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan tepat di angka Rp3.000.000.
Pembulatan tersebut membuat selisih kenaikan dari UMP tahun sebelumnya berada di angka Rp682.399 atau setara lonjakan 29,44 persen.
Menimbang kondisi ekonomi daerah dan tingkat pengangguran
Di luar rumus perhitungan berbasis KHL, KDM memastikan bahwa penyusunan UMP 2027 turut memperhitungkan situasi ekonomi daerah secara menyeluruh. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat terutama yang berkaitan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ikut menjadi variabel pertimbangan sebelum angka resmi diketok.
Dengan menggabungkan formula KHL, pertimbangan Dewan Pengupahan, serta pembacaan situasi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah, kebijakan UMP 2027 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan usaha. (RaM)
Gen Z Takeaway
UMP Jabar 2027 resmi naik 29,44 persen atau nambah Rp682.399 jadi pas Rp3 juta setelah KDM nimbang masukan Dewan Pengupahan dan pakai formula baru 70 persen dari KHL Jabar yang angkanya Rp4,24 jutaan. Selain ngikutin aturan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan dibulatin ke atas, kebijakan ini juga diklaim tetap ngitung kondisi ekonomi daerah sampai tingkat pengangguran biar jalan tengah antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan tetap aman.








